Kolaborasi Lintas Sektor, Layanan Syariah LinkAja Perkuat Ekosistem Digital Syariah

26/08/2020

Jakarta – LAZISMU. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019 merilis hasil survei nasional indeks literasi keuangan syariah nasional yang baru mencapai 8.93 persen. Sementara di tahun yang sama, indeks inklusi keuangan syariah mencapai angka 9.1 persen. Dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 yang dilakukan oleh OJK, masih membutuhkan kekuatan dan dukungan ekstra agar ekosistem syariah di Indonesia dapat meningkat.

Berdasarkan hasil itu, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan masih terbilang sederhana. Kebutuhan masyarakat baru pada tahap memenuhi bagaimana bertahan hidup, menabung dan rencana perlindungan diri serta pendidikan. Melalui telaah tersebut, pemerintah berkomitmen mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional dan Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang secara khusus bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 

Dalam upaya menggenjot pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia, KNEKS telah menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, di mana salah satu pilarnya adalah penguatan usaha-usaha syariah dan ekosistem ekonomi digital. 

Para stakeholders menyambut positif, termasuk penyedia layanan keuangan elektronik berbasis aplikasi yang terus melakukan inovasi untuk mendukung ekosistem ekonomi digital. Salah satunya Layanan Syariah LinkAja bersama dengan berbagai pihak lintas sektor resmi menandatangani komitmen kolaborasi dalam mendukung implementasi uang elektronik syariah sebagai wujud dukungan terhadap program Gerakan Nasional Non Tunai (25/8/2020). 

Bertepatan dengan perayaan tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah, penandatanganan komitmen kolaborasi ini diselenggarakan bersama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan turut disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H Ma’ruf Amin. 

Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H Ma’ruf Amin, mengatakan, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah mencerminkan adanya ruang bagi upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di tanah air. 

Dengan potensinya yang besar, Ma’ruf meyakini Indonesia berpeluang menjadi pusat ekonomi syariah dunia, serta perluasan layanan keuangan syariah berbasis teknologi digital kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. “Utamanya kepada mereka yang belum terhubung ke sistem keuangan formal,” tandasnya.

Pemerintah mengapresiasi upaya LinkAja dalam mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama membangun dan memperkuat ekosistem digital syariah di Indonesia. Adanya sinergi berbagai pihak lintas sektor tentu sangat penting dalam pembangunan sarana prasarana yang dapat memperluas dan memperkuat ekosistem syariah di Indonesia. 

Terutama di tengah pandemi saat ini. Karena itu, Layanan Syariah LinkAja harus dapat menjadi bagian dari solusi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui penggunaan uang elektronik. Integrasi dengan marketplace dapat dilakukan lebih masif untuk menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat melalui transaksi online yang cepat dan aman. 

Pada kesempatan itu, Haryati Lawidjaja selaku Direktur Utama LinkAja, mengungkapkan,  LinkAja menyadari bahwa penguatan dan peningkatan ekosistem syariah berbasis digital merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga sinergi berbagai pihak lintas sektor berperan penting. “Bertepatan dengan perayaan tahun baru Islam, kami sangat bersyukur, Layanan Syariah LinkAja dapat mengajak lebih banyak pihak untuk dapat bergabung dalam ekosistem kami,” paparnya. 

Haryati berharap ekosistem syariah akan semakin berkembang, bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh daerah Indonesia, sehingga literasi masyarakat dan inklusi keuangan digital syariah akan meningkat, dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Maka lanjut Haryati, kami memerlukan dukungan untuk memperkuat ekosistem syariah. Komitmen kolaborasi tidak hanya berupa dukungan, tetapi bagaimana dapat meimplementasikan uang elektronik Layanan Syariah LinkAja dengan delapan pihak lintas sektor, antara lain dengan Pemerintah Pusat seperti KNEKS, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait pembayaran haji/umroh, produk halal, dan zakat, infak, sedekah dan wakaf. 

Layanan Syariah LinkAja juga melakukan penandatanganan komitmen kolaborasi dengan beberapa Pemerintah Daerah (Pemda), di antaranya adalah Pemda Provinsi Aceh, Pemda Provinsi Sumatra Selatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, Pemkot Tasikmalaya, Pemkot Cirebon, dan Pemerintah Kabupaten Lebak, terkait wisata halal dan retribusi daerah syariah. Hal serupa juga dilakukan dengan bank syariah, lembaga zakat, organisasi Islam, perusahaan teknologi finansial,  pesantren, dan marketplace untuk menjadi mitra pembayaran pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ventje Rahardjo selaku Direktur Eksekutif (Manajemen Eksekutif) KNEKS, menilai, Layanan Syariah LinkAja merupakan perwujudan salah satu pilar MEKSI, yaitu penguatan ekonomi digital. KNEKS meyakini layanan pembayaran digital syariah ini akan mempercepat pertumbuhan rantai nilai halal dan keuangan syariah secara terintegrasi. 

Diharapkan LinkAja dapat berkolaborasi dengan seluruh stakeholders di dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.  Harapannya masyarakat, khususnya umat Islam, dapat terbantu melakukan transaksi digital yang sesuai prinsip syariah, terutama di masa pandemi ini. Misalnya pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, membantu digitalisasi layanan bisnis UMKM, kemudahan berbelanja retail (online dan offline), transportasi publik, pengelolaan keuangan sekolah/pesantren, perluasan jaringan layanan untuk mendukung sektor industri halal, serta kolaborasi di bidang riset dan inovasi.

Pada prinsipnya, kata Ventje Rahardjo, komitmen bersama itu sebagai wujud literasi keuangan syariah yang berkelanjutan. Kehadirannya tentu ingin mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transaksi digital syariah. 

Tidak hanya berperan dalam pembayaran zakat, infak, sedekah dan wakaf, tetapi bagaimana Layanan Syariah LinkAja juga bisa menyentuh kebutuhan harian masyarakat yang ingin bertransaksi digital dengan menerapkan kaidah syariat Islam seperti isi saldo dari dan ke seluruh bank syariah, kurban digital, pembayaran iuran sekolah dan pesantren secara digital, wakaf tunai untuk saham, pembayaran di sejumlah mitra e-commerce, dan berbagai transaksi lainnya. (na)