JAKARTA -- Lazismu dan BPJS Kesehatan resmi melakukan perjanjian kerja sama di Aula Masjid At Tanwir Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta pada Senin (13/05). Kerja sama kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Lazismu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang diwakili oleh Ibnu Tsani selaku Direktur Utama bersama Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Ketua Badan Pengurus Lazismu PP Muhammadiyah Ahmad Imam Mujadid Rais, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono, dan Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia, Enilda Martin. Tampak anggota Badan Pengurus Lazismu PP Muhammadiyah juga turut berhadir antara lain Muarawati Nurmalinda dan Erni Juliana serta jajaran direksi Lazismu.

“Kami menyambut baik adanya inisiasi ini. Bagaimana komitmen persyarikatan Muhammadiyah dalam hal ini melalui Lazismu dapat langsung mempraktikkan pengkhidmatan secara nasional dan global seperti yang telah dilakukan pendiri Muhammadiyah di Yogyakarta," kata Mujadid Rais.

Kolaborasi ini sepengelaman kami sudah didiskusikan hampir setahun bersama BPJS Kesehatan dan USAID Catalyze. Prinsipnya, sambung Rais, Lazismu mengapresiasi kolaborasi ini. Kami memastikan juga sebelum guru-guru honorer memperoleh bantuan, tentu di internal kami juga memastikan amil-amil kami sudah ikut BPJS Kesehatan.

"Pada hari ini akhirnya program kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dapat terlaksana dan resmi ditandatangani. BPJS Kesehatan merupakan salah satu sistem jaringan sosial terbaik dan terluas di dunia. Kalau ada kekurangan, itu wajar. Sama-sama kita perbaiki dan tingkatkan," tutur Rais.

Harapannya ke depan tentu BPJS Kesehatan bisa lebih maju, sehingga bisa berkolaborasi dengan lembaga lain. Rais menambahkan bahwa Lazismu terstruktur, di setiap provinsi ada. "Ada di luar provinsi dan ada daerah tingkat kota/kabupaten. Jika bicara proyeksi ke depan, mudah-mudahan program ini bisa kita kembangkan hingga tingkat akar rumput," jelasnya.

Ini bisa menjadi warna yang menggambarkan program-program yang dapat dikembangkan pada masa mendatang. Terakhir, Rais juga mangajak kepada masyarakat untuk tidak lupa berzakat ke Lazismu karena manfaatnya akan kembali ke program ini pula.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Arief Witjaksono Juwono Putro, mengemukakan kiprah Muhammadiyah dalam membangun bangsa dan negara yang tidak perlu diragukan lagi. "Kehadiran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan satu dekade yang lalu merupakan wujud hadirnya negara dalam melindungi dan menyejahterakan warga negaranya," ujarnya.

Dengan adanya program JKN ini, kata Arief, warga negara Indonesia memiliki hak dan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan sah sehingga terbebas dari risiko sadikin (sakit sedikit miskin) sebagaimana stigma yang ada saat ini. Hingga kuartal pertama 2024, Arief melaporkan bahwa cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 299,9 juta jiwa atau 96 persen dari total penduduk Indonesia dengan total kunjungan berobat atau tingkat kemanfaatan layanan kesehatan ini mencapai 606 juta kunjungan pada 2023 dengan biaya jaminan kesehatan yang telah dibayarkan mencapai 158,85 triliun rupiah.

Kolaborasi BPJS Kesehatan dengan Muhammadiyah bukan hanya kali ini. Arief menegaskan, sebelumnya 115 jejaring rumah sakit PKU Muhammadiyah telah melayani peserta JKN di seluruh Indonesia. "Tentunya kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Lazismu akan semakin melengkapi kemanfaatan kepada masyarakat Indonesia," tandasnya.

Merespons kolaborasi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono mengatakan bahwa satu prinsip yang perlu digarisbawahi adalah dalam jaminan sosial dan kesehatan, ada spirit nilai-nilai Pancasila yaitu gotong royong. "Masyarakat saling membantu untuk membayar iuran jaminan kesehatan secara berkelanjutan," jelas Nunung.

Setelah dicermati, sambung Nunung, ternyata masih ada saudara-saudara kita yang belum memperoleh akses jaminan perlindungan kesehatan yang perlu dibantu karena persoalan ekonomi, jadi tidak sanggup membayar. Kita harus bersyukur Indonesia di tahun 2024 ini menargetkan Universal Healthcare Coverage (UCH) minimal 98 persen penduduk Indonesia harus menjadi program JKN.

"Mewakili Kemenko PMK, kami mengapresiasi kolaborasi antara Lazismu dan BPJS Kesehatan. Jangan melihat jumlah jiwanya, tapi lihat terobosan ini bisa menjadi role model untuk melakukan banyak hal dalam inovasi program. Lazismu berhasil melihat persoalan ini di internal Muhammadiyah, terutama untuk guru honorer yang karena kendala ekonomi tidak bisa melanjutkan iuran BPJS Kesehatan. Ini adalah project boosting yang komitmennya harus diaperesiasi," sambung Nunung.

Sementara itu, Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia, Enilda Martin dalam agenda yang sama mengungkapkan, setiap orang dan dalam status sosial ekonomi apa pun punya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas. Melalui USAID Catalyze, pihaknya mendukung upaya Indonesia untuk mencapai cakupan kesehatan semesta. "Pendekatan strategis kami, manfaatkan dengan mekanisme mendorong masyarakat supaya sadar bahwa perlindungan sosial penting. Tujuan kami tidak hanya memasukkan peserta baru ke dalam JKN, tapi kami juga fasilitasi cara supaya premi bisa dibayar berkelanjutan untuk pastikan akses layanan kesehatan ke depan," paparnya.

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Lazismu dan BPJS Kesehatan merupakan langkah awal perjalanan bersama. Menurut Enilda, ini menjadi upaya kemitraan di masa depan yang menunjukkan dampak positif. Langkah ini bisa dorong perubahan di tingkat akar rumput. USAID tetap teguh pada komitmen untuk meningkatkan cakupan jaminan sosial dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. "Mari terus lakukan inovasi, kolaborasi, dan adaptasi karena kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih sehat," tutupnya.

[Komunikasi dan Digitalisasi Lazismu PP Muhammadiyah/Nazhori Author]