JAKARTA – Lazismu dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) menggelar Workshop Penyusunan Peta Jalan Program Pekerja Migran Indonesia (PMI), Kontribusi dari Ekosistem Persyarikatan Muhammadiyah yang berlangsung selama dua hari, 10 – 11 Desember 2025, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.
Melalui workshop ini, Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat, Ahmad Imam Mujadid Rais mengatakan dalam sambutannya bahwa ketika isu pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi sumber kajian, kami berpikir dari aspek apa dan bagaimana Lazismu bisa berkontribusi.
Perihal pekerja migran pada aspek penerima zakat (asnaf) masuk dalam kategori riqob. “Artinya budak, sementara budak sudah tidak ada,” katanya. Makna riqob dalam kajian dan putusan tarjih telah diperluas.
Yang terjadi sekarang pekerja migran ada yang masih teraniaya, misalnya kontrak kerja yang tidak jelas, upah yang tidak dibayar atau dia lari dari suatu negara yang memerlukan perlindungan hukum.
Dalam kerangka ini Lazismu bisa masuk, kami mulai berpikir dengan melihat fenomena itu dari sisi strategis yaitu membuka akses program keluar dan ada sisi program fundraising yaitu bagaimana bisa dilakukan ke negeri lain salah satunya Australia, Taiwan, dan Hongkong.
Dalam rangka itu, bersama-sama kita diskusikan bagaimana mencari pola dan peta jalan dari workshop ini. “Kerja sama dalam hal ini dari sisi Muhamamdiyah dan BNI serta mitra lain yang hadir tidak sekadar memenuhi target, tetapi bagaimana para pekerja migran harus dibekali keterampilan dan bahasa Jepang yang bagus termasuk aspek produktivitasnya”, jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Senior Vice President Digital Ecosystem Project BNI, Donny Bima Herjuno menyambut positif kerja sama ini dalam membangun kolaborasi dan kami tahu Lazismu besar maka kita bicara lebih spesifik lagi yakni tentang pekerja migran Indonesia.
“BNI cukup lama memfasilitasi keberangkatan pekerja migran Indonesia ke beberapa negara, dan bank BNI memiliki cabang di 8 negara termasuk Tokyo”, katanya sebagai informasi. Selaiin itu, sambungnya, ada cabang di Hongkong dan Singapura, berharap kita bisa berkesempatan membantu pekerja migran Indonesia ke sana.
Kita berharap apa yang bisa didiskusikan dapat berkontribusi untuk ekosistem Lazismu terutama Muhammadiyah. “Lewat workshop kali ini berharap ada ekosistem yang bisa membangun bagi kemaslahatan,” ujarnya.
Ia mengatakan secara khusus dalam kesempatan ini saling menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk suatu peta jalan dan punya agenda yang jelas. Mungkin tahun depan bisa kita wujudkan dan berkontribusi signifikan bagi pekerja migran Indonesia.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Lazismu dan BNI dan para peserta workshop untuk perkembangan selanjutnya dan penyusunan peta jalan pekerja migran Indonesia bisa kita implementasikan.
Adapun peserta yang mengikuti workshop ini antara lain, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, BNP2TKI, P2PMI RI, LPK Bahana Inspirasi Muda, LPK Serbaindo Group, MBS Ki Bagus Hadikusumo, SMK Muhammadiyah Cileungsi, dan SMK Kota Tangerang Selatan, Lazismu dan BNI.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
DEPOK – Lazismu Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) pada, Sabtu – Minggu, 6 – 7 Desember 2025, di Hotel Bumi Wiyata, Margonda Raya, Kota Depok. Kegiatan Rakerwil mengusung tema “Penguatan Inovasi Sosial yang Terintegrasi dan Berkemajuan.”
Rakerwil tahun ini dihadiri 24 utusan dari daerah/kabupaten – kota dari 27 utusan daerah/kabupaten- kota yang berada di bawah koordinasi LAZISMU Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan konsolidasi program, meningkatkan sinergi antar daerah, serta merumuskan arah kerja lembaga untuk tahun 2026.
Kota Depok menjadi tuan rumah setelah secara resmi menawarkan diri dan dinilai siap mendukung pelaksanaan Rakerwil melalui fasilitas dan koordinasi panitia lokal yang optimal. Dalam sambutannya, Ketua Badan Pengurus Lazismu Jawa Barat, Chafid Sefriyadi, menyampaikan arahan terkait respons kebencanaan nasional.
Ia menegaskan bahwa Lazismu Jawa Barat bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat diinstruksikan untuk mengawal dan membantu masyarakat yang terdampak bencana di Aceh serta beberapa wilayah di Sumatera.
“Lazismu menargetkan penghimpunan bantuan sebesar Rp 1 miliar. Hingga saat ini, alhamdulillah telah terkumpul sekitar Rp 300 juta. Kami mengajak seluruh daerah untuk terus menguatkan kontribusinya,” ujar Chafid.
Dana yang terhimpun akan diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas strategis, seperti klinik atau sekolah, sebagai bentuk dukungan jangka panjang terhadap pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Chafid menegaskan bahwa seluruh mekanisme penggalangan dilakukan melalui satu pintu, yaitu Lazismu, demi menjaga komitmen, dan tanggung jawab penyaluran. Melalui Rakerwil ini, Lazismu Jawa Barat berharap dapat memperkuat tata kelola lembaga, menghadirkan inovasi program sosial yang lebih terintegrasi, serta meningkatkan daya manfaat bagi masyarakat.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat/ Zaydan MN]
VIETNAM – Peresmian Masjid Salamad di Long Xuyen, provinsi An Giang, Vietnam Selatan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang wakili oleh Warsito Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, dan bersinergi dengan KBRI Hanoy, KJRI Ho Chi Minh serta lembaga filantropi di Indonesia pada Jumat, (5/12/2025), menjadi bukti peran penting harmonisasi agama ke dunia internasional.
Lazismu yang turut menjadi mitra strategis dalam peresmian itu menegaskan bahwa sebagai unit pembantu pimpinan (UPP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pilar program sosial dakwah semakin memperkuat internasionalisasi gerakan zakat melalui aksi filantropi yang inklusif.
Direktur Utama Lazismu Pusat, Ibnu Tsani yang hadir dalam peresmian Masjid Salamad, saat dikonfirmasi, pada Sabtu, (6/12/2025) mengatakan jalur diplomasi Indonesia di negara Vietnam mencerminkan bahwa negara dan lembaga filantropi bisa berjalan bersama dalam mengukuhkan misi strategis hubungan dua negara.
“Dalam fikih zakat kontemporer yang sudah ditanfizkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam konteks ini hikmah zakat dan hubungan sosial manusia dan kemasyarakatan berupaya menolong, membina dan membangun kaum yang lemah dan papa dengan materi, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya”, kata Ibnu.
Hal itu, sejalan dengan Muktamar ke-48 tahun 2022 di Solo, yang melahirkan beragam keputusan strategis dan beririsan dengan gerakan dakwah internasionalisasi Muhammadiyah dan internasionalisasi filantopi Islam. Keputusan muktamar harus diimplementasikan melalui aksi pelayanan, tegasnya.
“Corak Islam di Indonesia yang berkarakter tengahan merupakan praktik baik yang harus disebarkan tidak hanya di dalam negeri tetapi ke mancanegara”, tandasnya. Membangun narasi Islam tengahan melalui jalur filantropi diperlukan beragam strategi. Salah satunya melalui pembangunan masjid.
Dukungan pembangunan masjid melalui dana zakat bagi komunitas muslim Vietnam merupakan instrumen edukasi, perbedaan sistem politik dan ideologi antara Indonesia dan Vietnam tidak menjadi tembok penghalang memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. Hak setiap orang di manapun untuk beribadah dan berkeyakinan.
Komunitas muslim An Giang, kata Ibnu, diketahui menjadi muslim minoritas. Sejak 1950 telah menggerakan jamaahnya melalui Masjid Salamad yang dulu masih dalam bentuk surau. “Dalam perkembangannya jamaah terus bertambah sementara surau sudah tidak mampu menampung”, paparnya.
Hal itu telah, kata dia, telah dijelaskan oleh Imam Masjid Salamad, Châu Mách dalam sambutannya di peresmian itu, bahwa ada banyak kendala dalam pembangunan Masjid Salamad mulai dari ijin oleh otoritas Vietnam dan masalah pendanaan. Bagi Châu Mách, dukungan pemerintah Indonesia dan lembaga amil zakat Indonesia telah memberikan harapan yang pada akhirnya dapat terwujud. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kedatangan lembaga filantropi Indonesia di provinsi An Giang.
Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Surya Rahman mengatakan Pembangunan Masjid Salamad sempat tertunda 1,5 tahun karena kendala dan faktor lain. “Ada empat lantai dengan fasilitas pendukungnya yang menelan biaya pembangunan, total nilai sebesar 5 miliar Vietnamese Dong,”, jelasnya.
Surya menambahkan agenda yang telah terwujud ini merupakan bagian dari tindak lanjut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada masa Muhadjir Effendy, yang telah melakukan peletakan batu pertama pada 26 Juni 2024.
Seraya menceritakan kisah Muhadjir Effendi saat itu, sambung Surya, bahwa ini adalah penantian panjang. Hampir sepuluh tahun komunitas muslim di An Giang memimpikan tempat ibadah yang layak dan nyaman. “Akhirnya impian itu terwujud yang nantinya tidak hanya sebagai tempat ibadah namun juga sebagai pusat pendidikan dan kegiatan lainnya”, pungkasnya.
Syukur alhamdulillah kesempatan itu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Indonesia yang menjadi bagian integral diplomasi inklusif di Asia Tenggara. Sebagaimana pesan Muhadjir Effendy bahwa Menko PMK secara langsung bisa mendampingi kebutuhan komunitas muslim kepada otoritas Vietnam dan menegaskan agenda ini sebagai agenda kenegaraan yang melibatkan lembaga fialntropi dengan komunikasi tingkat tinggi.
Selain Lazismu dan HFI, lembaga filantropi lainnya yang menghadiri peresmian Masjid Salamad yaitu Dompet Dhuafa, Human Initiative, Rumah Zakat, Baznas RI, DT Peduli sebagai komitmen atas dukungannya terhadap komunitas muslim di provinsi An Giang, Vietnam Selatan.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
VIETNAM --- Masjid Salamad Kota Long Xuyen, telah diresmikan pada Jum'at, 5 Desember 2025, di provinsi An Giang, Vietnam Selatan.
Peresmian ditandai pengguntingan pita oleh Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito dan disaksikan langsung oleh Kemenag, KBRI Hanoi, KJRI Ho Chi Minh dan lembaga filantropi yaitu Lazismu, Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Baznas, Dompet Dhuafa, Human Initiative, Rumah Zakat dan Daarut Tauhiid Peduli.
Dalam sambutannya Jane Runkat, Charge D’affaires/Head of Mission, Embassy of the Republic of Indonesia in Hanoi, mengatakan turut bahagia bisa hadir di peresmian ini bersama masyarakat.
Hubungan persahabatan Indonesia - Vietnam telah terjalin lama. "Hari ini menandai 70 tahun kerjasama diplomatik ekonomi, pendidikan, politik dan kemasyarakatan yang pada Maret 2025 ditingkatkan kemitraan strategisnya", jelas Jane.
Peresmian masjid ini, sambungnya, bagian dari tindak lanjut kerjasama ini. "Sejak 2022 kami berupaya mendorong kerjasama ini hingga masjid ini berdiri", paparnya.
Sekarang kita lihat masjid ini berdiri dengan megah. Ia menilai tak hanya jadi tempat sarana ibadah tapi manfaatnya bisa banyak untuk kubutuhan masyarakat seperti pendidikan, ekonomi dan kerjasama industri halal Indonesia Vietnam dan lainnya.
Mewakili Kemenko PMK, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam pembangunan masjid ini.
'Ini bukti nyata harmonisasi kehidupan agama Indonesia dan Vietnam", pungkasnya. Selain itu, menurutnya menjadi bukti kerjasama Indonesia dan Vietnam memiliki potensi strategis untuk menjadi negara maju.
Hubungan kerja sama di berbagai bidang di provinsi An Giang, memperkuat kerja sama budaya, ekonomi dan industri halal antara Indonesia dan Vietnam khususnya provinsi An Giang.
Mewakili masyarakat dan pemerintah Indonesia, kami mengucapkan terima kasih untuk pembangunan Masjid Salamad yang telah selesai. "Mudah-mudahan masjid ini mendukung kemajuan masyarakat di provinsi An Giang dan pemerintah Indonesia", tuturnya.
Kami sangat terbuka untuk inisiatif kerja sama yang bisa ditindaklanjuti di berbagai bidang untuk meningkatkan sumber daya manusia. Peluang itu sangat terbuka dalam berbagai bentuk seperti ekoturisme dan kemitraan resmi dua komunitas atau wilayah yang berbeda negara (sister city).
Sementara itu, Lembaga Amil Zakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang turut hadir di peresmian Masjid Salamad, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Pengurus Lazismu Pusat Gunawan Hidayat dan Direktur Utama Lazismu Pusat Ibnu Tsani, merasa bahagia dengan kerjasama ini.
Gunawan Hidayat mengatakan ini bukan peristiwa biasa, melainkan menyimpan getiran dan asa untuk sampai menjadi bangunan masjid yang megah di pusat bisnis provinsi An Giang.
Perjuangan minoritas muslim di negeri republik sosialis Vietnam, penuh tantangan, mulai dari stigma teroris, agama yang intoleran, hingga belum satu kata dikalangan tokoh muslim lokal dalam mengembangkan dakwah", ungkapnya.
Kontribusi Lazismu dalam kerja sama itu merupakan bagian dari amanah para donatur dan muzaki lewat penyaluran pilar program sosial dakwah.
"Lazismu mendukung pengadaan sarana lift Masjid Salamad untuk memudahkan para jamaah lansia dan penyandang disabilitas beribadah, dari lantai dasar tempat wudhu ke lantai tempat sholat lantai dua", tandasnya.
Gunawan menambahkan bahwa penguatan masjid sebagai pusat penggerak kekuatan umat Islam di komunitas muslim provinsi An Giang, khususnya kota Long Xuyen, tidak berhenti ketika masjid sudah berdiri.
Lebih jauh lagi perlu ada program penguatan kapasitas pengelolaan masjid seperti pelatihan tata kelola keuangan zakat, infak dan sedekah. "Tujuannya untuk pemberdayaan jamaah masjid hingga pelatihan sertifikasi pelaku ekonomi produk halal", pungkasnya.
Sebagai informasi bahwa Masjid Salamad berdiri kokoh dengan empat lantai. Sebelumnya pada Juni 2024, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Salamad Indonesia.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
SEMARANG -- Respons darurat atas bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mendesak dilakukan terutama untuk penanganan pasca banjir bandang dan longsor.
Sebanyak 28 relawan Muhammadiyah dari Jawa Tengah resmi diberangkatkan menuju Sumatera Utara untuk membantu kebutuhan warga yang terdampak
Pengiriman tim ini merupakan bagian dari relawan terlatih (rosterlist) 1 yang dikoordinasikan oleh Lembaga Resiliensi Bencana/Muhammadiyah Disaster Management Center (LRB-MDMC) PWM Jawa Tengah setelah melalui rangkaian persiapan intensif.
Keberangkatan tim berlangsung pada Kamis malam (4/12/2025) untuk rombongan jalur darat dan Jumat pagi (5/12/2025) untuk rombongan jalur udara.
Acara pelepasan digelar di kantor PWM Jawa Tengah dan dihadiri oleh Wakil Ketua PWM Jateng Masrukhi, Sekretaris LRB-MDMC PWM Jateng Huda Khairun Nahar, Ketua Lazismu PWM Jateng Dwi Swasana Ramadhan, serta jajaran pengurus dan para relawan yang akan bertugas.
Suasana haru mewarnai pelepasan tim relawan dan mendapat doa dan dukungan dari para pimpinan sebelum berangkat. Dalam sambutannya, Huda menyampaikan bahwa pengiriman relawan ini merupakan wujud komitmen Muhammadiyah dalam memperkuat respons kemanusiaan.
Ia mengatakan, “Seluruh relawan sudah melewati proses persiapan dan pembekalan. Kami ingin memastikan relawan bekerja secara profesional sekaligus menjaga keselamatan masing-masing.”
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas divisi menjadi bagian penting dalam operasi kebencanaan yang kali ini akan berlangsung cukup panjang.
Rosterlist 1 terdiri atas para relawan dari berbagai klaster, antara lain manajemen posko, data dan informasi, logistik, SAR, psikososial, serta tim medis yang tergabung dalam Emergency Medical Team.
Menurut Huda, penyusunan komposisi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lapangan di Sumatera Utara, sehingga seluruh aspek penanganan bencana dapat berjalan terpadu.
Sementara itu, Dwi Swasana Ramadhan menyampaikan bahwa Lazismu turut mendukung pengiriman relawan melalui bantuan logistik dan operasional. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan dukungan kemanusiaan menjadi prioritas lembaganya.
“Kami memastikan kebutuhan logistik pokok untuk para relawan dan masyarakat terdampak terpenuhi. Dukungan ini adalah bagian dari amanah para donatur,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Masrukhi memberikan pesan khusus kepada para relawan agar tetap menjaga nama baik Muhammadiyah selama bertugas. Ia mengingatkan setiap relawan membawa misi kemanusiaan sekaligus nilai dakwah persyarikatan. “Semua relawan datang untuk membantu masyarakat tanpa syarat. Jaga sikap, jaga kekompakan, dan jaga kesehatan agar tugas ini berjalan lancar,” jelasnya.
Untuk mendukung mobilisasi, tim darat membawa dua unit kendaraan double cabin 4x4, satu ambulans, satu motor trail, dan sejumlah perlengkapan operasi lainnya. Seluruh peralatan telah diperiksa agar siap digunakan di area terdampak. Koordinator lapangan juga memastikan distribusi peralatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing klaster.
Rombongan darat direncanakan menempuh perjalanan panjang menuju Sumatera Utara selama beberapa hari, sementara tim udara akan langsung bergabung untuk mempercepat proses asesmen dan koordinasi.
Setibanya di lokasi, seluruh relawan akan berkoordinasi dengan MDMC Wilayah Sumatera Utara serta pemerintah daerah setempat untuk menentukan prioritas respons.
Pimpinan MDMC Jawa Tengah berharap keberangkatan rosterlist 1 ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemulihan awal. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya kemanusiaan dengan berbagai cara, baik melalui doa maupun donasi.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat/MDMC Jateng]
MESIR -- Komitmen kemanusiaan dalam agenda Join Action for Palestine 4, dalam hal ini Lazismu yang tergabung dalam POROZ (Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat) berhasil menjangkau langsung warga Palestina yang mengungsi di Mesir.
Kunjungan yang dilakukan pada Rabu (3/12/2025) di Masjid Thariq bin Ziyad, tepatnya di Daerah Ain Syams, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan langsung sekaligus dukungan moral kepada para pengungsi yang terdampak akibat genosida Israel.
Barry Adhitya, Wakil Ketua Badan Pengurus LAZISMU Pusat, memimpin langsung penyaluran bantuan tersebut. Sebanyak 25 penerima manfaat dari warga Palestina yang mengungsi di Mesir menerima paket bantuan berupa makanan dan bantuan tunai (cash on hand).
Dalam kesempatan itu, Barry Adhitya menyampaikan rasa syukur dan dukungannya kepada para pengungsi. "Alhamdulillah kami bisa sampai di Mesir dan bertemu ibu bapak untuk memberikan bantuan," ungkapnya, yang pesannya itu diterjemahkan oleh Abdul Rouf, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Mesir.
Momen haru juga terjadi ketika Abdul Rouf berinteraksi dengan anak-anak Palestina. Salah satunya adalah seorang anak perempuan bernama Yasmin. Ketika ditanya mengenai perasaannya menerima paket makanan, Yasmin dengan ceria menjawab senang dan mengucapkan, "Syukron LAZISMU," yang berarti Terima kasih LAZISMU.
Mengakhiri penyaluran bantuan, Barry Adhitya menyampaikan harapannya agar bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat besar bagi para pengungsi.
"Kami mengucapkan terima kasih dan senang bertemu dengan Bapak Ibu dari Palestina. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua," tutupnya.
Aksi ini menegaskan komitmen LAZISMU dan POROZ untuk terus menjadi bagian aktif dalam upaya kemanusiaan global, khususnya untuk warga Palestina yang membutuhkan.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat/Athif]
Momen tahun baru Hijriyah selalu menjadi penyemangat tahunan khususnya dalam merefleksikan kebangkitan umat Islam. Banyak umat Islam yang menjadikan refleksi hijrah ini dengan semangat untuk menegakkan syariat Islam, Islam kaffah, bahkan Negara Islam. Karena itu, pada tahun baru Hijriyah ini redaksi IBTimes.ID berkesempatan mewawancarai Kiai Hamim Ilyas, ulama sekaligus Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang dikenal memiliki gagasan cemerlang tentang pembaruan Islam. Bagaimana kira-kira pandangan beliau tentang makna hijrah di zaman ini, berikut wawancaranya.
Hijrah di zaman Nabi identik dengan migrasi, pindah dari satu daerah untuk menetap di daerah yang lain. Ketika ayat itu turun pada tahun ke-2 H praktiknya adalah pindah dari Mekah ke Madinah. Kemudian setelah ada orang yang dari kawasan jazirah Arab lain yang masuk Islam, maka prakteknya pun berkembang meliputi migrasi dari kawasan itu yang tidak aman bagi Muslim juga ke Madinah. Karena ketidakamanan itu dialami muslim di wilayah yang dikuasai non-muslim, maka hijrah dirumuskan sebagai konsep religio-politik dengan pengertian “meninggalkan tempat tinggal di antara kaum kafir dan berpindah ke negara Islam.”
Umat Islam dewasa ini mengalami krisis multi dimensi dan keterpurukan peradaban dan bisa dikatakan relatif sendirian menjadi masyarakat tertinggal setelah masyarakat Tao-Cina dan Hindu-India dalam batas-batas tertentu berhasil melakukan transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dahulu sampai abad ke-18 pada zaman negara tradisional dan hubungan antarnegara belum diadministrasikan dengan rapi. Hijrah dengan pengertian geografis karena alasan agama bisa dilakukan antarnegara dengan bebas tanpa menimbulkan dampak yang berarti.
Namun setelah terbentuknya negara modern dan adminsitrasi hubungan antarnegara rapi, hijrah dengan pengertian itu tidak bisa lagi dilakukan dengan bebas. Sekarang ini untuk bisa migrasi eksternal, orang harus memenuhi persyaratan tertentu yang dibuktikan dengan dokumen yang ketat, bahkan juga untuk sekedar masuk ke negara lain. Apabila dia nekat masuk dan tinggal tanpa memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka dia diperlakukan sebagai kriminal.
Benar, menjadi kriminal sudah barang tentu bukan rahmat Allah yang diharapkan dari melakukan hijrah yang menjadi salah satu keutamaan dalam Islam yang dimaksudkan ayat al-Baqarah, 2: 218. Apabila dilakukan dengan pengertian ini pun harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan supaya muslim tidak menjadi kriminal lantaran melakukan apa yang dipandang sebagai keutamaan dalam agamanya.
Untuk keluar dari keadaan yang mengenaskan ini, menurut saya tidak ada pilihan bagi umat Islam selain harus melakukan transformasi sosial budaya. Maka umat Islam harus berpijak pada doktrin hijrah yang di antaranya terdapat dalam al-Baqarah, 2:218:
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
Dalam ayat tersebut, hijrah dijadikan bagian dari trilogi keberislaman. Ayat itu menegaskan bahwa mereka Yang beriman, berhijrah dan berjihad merupakan orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mereka yang memiliki tiga keutamaan dalam Islam itu, menurut Qatadah, menjadi pilihan atau orang-orang terbaik dari umat. Karena itu hijrah sekarang, sebagai bagian dari trilogi keberislaman, tidak mesti dengan pengertian geografis.
Pengertian selain geografis dari hijrah bisa diketahui dari maksud rahmat Allah yang menjadi harapan dari trilogi keutamaan itu di zaman Nabi. Dengan iman sebagai al-`urwah al-wutsqa yang menjadi kekuatan kreatif untuk mewujudkan kebaikan di dunia dan akhirat, hijrah ketika itu pada pokoknya dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dengan harapan untuk mendapatkan keamanan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dalam semua bidangnya, tidak terbatas bidang agama, tanpa gangguan.
Begitu juga dengan jihad yang ketika itu identik dengan perang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi secara sosial politik, sehingga dapat diwujudkan stabilitas wilayah yang memungkinkan berkembangnya semua bidang kehidupan itu. Keamanan dan dan ketahanan eksistensi itu merupakan wujud dari rahmat Allah yang mereka peroleh dari hijrah dan jihad yang mereka lakukan berdasarkan keimanan kreatif.
Pada zaman sekarang mewujudkan keamanan dan ketahanan eksistensi masyarakat sudah menjadi tanggung jawab negara. Hanya saja negara tidak dapat mewujudkannya tanpa partisipasi warga. Karena itu sebagai warga negara umat berkewajiban untuk berpartisipasi mewujudkan kemanan masyarakat.
Umat Islam dapat berpartisipasi dengan melakukan hijrah dan jihad, namun sudah barang tentu tidak dalam pengertian geografis dan militer. Apabila mereka melakukannya tetap dengan pengertian lama, maka mereka malah merusak keamanan dan eksistensi sosial-politik mereka sebagai warga masyarakat, yang berarti menyalahi harapan yang ditegaskan dalam al-Baqarah, 2: 218. Tadi saya katakan bahwa keamanan dan ketahanan eksistensi yang diperjuangkan melalui hijrah dan jihad itu dimaksudkan untuk mewujudkan stabilitas yang memungkinkan berkembangnya seluruh bidang kehidupan.
Saat ini, umat Islam dengan keterpurukannya bisa dikatakan hanya mengalami perkembangan ritual. Sementara bidang-bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain tidak berkembang secara baik. Keterpurukan yang parah itu terjadi karena mereka masih menjadi masyarakat tradisional atau paling jauh menjadi masyarakat transisi yang hidup di zaman modern.
Untuk bisa keluar dari keterpurukan itu mau tidak mau mereka harus berubah menjadi masyarakat modern. Sesuai dengan tujuan hijrah itu, maka hijrah yang harus umat Islam lakukan sekarang ini adalah hijrah sosial-budaya dari masyarakat tradisional atau transisi menjadi masyarakat modern. Dalam hijrah menjadi masyarakat modern itu umat harus menanggalkan ciri-ciri masyarakat tradisional atau transisi yang selama ini melekat pada mereka.
Ciri-ciri masyarakat tradisional itu adalah: berorientasi ke masa lalu, menyerah pada takdir, gaya hidup konservatif, maka kebalikannya masyarakat modern (berkemajuan) harus berorientasi pada masa depan, tidak menyerah pada takdir sebelum berusaha, dan gaya hidup yang berkemajuan.
Sebagaimana Nabi dan para sahabat yang hijrahnya ke Madinah tidak dipisahkan dari jihad, maka hijrah umat Islam sekarang juga tidak bisa dipisahkan dari jihad untuk mempertahankan eksistensi sosial-politik. Menurut saya masyarakat sekarang ini eksistensinya terancam jika mereka tidak bisa produksi. Sesuai dengan ini maka jihad yang harus dilakukan umat sekarang adalah jihad produksi. Dalam pengertian membuat, menghasilkan dan meningkatan kegunaan suatu barang dan jasa sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, khususnya masyarakat sendiri.
Berhubung masyarakat modern berproduksi dengan mesin, tidak hanya dengan tenaga manusia dan hewan, maka untuk jihad sekarang umat harus menguasai industri dengan segala teknologinya baik untuk skala rumah tangga maupun perusahaan. Menjadi modern dengan menjadi masyarakat yang memiliki ciri-ciri dan kemampuan produksi dengan mesin itu berarti umat memasuki modernitas secara esensial, tidak secara dangkal dengan hanya memiliki sikap kebarat-baratan dalam berbahasa, gaya hidup, pemberian nama dan lain-lain.
Dengan demikian kemodernan tidak membuat mereka kehilangan identitas sebagai Muslim, bahkan malah membuat kemusliman mereka menjadi ideal sebagaimana yang diharapkan al-Qur’an yang sebenarnya mengajarkan tujuh nilai yang menjadi ciri masyarakat modern itu dan memberikan penghargaan produksi dengan mesin seperti yang tergambar dalam penyebutan Nabi Dawud sebagai khalifah.
Melalui pelaksanaan komitmen meneladani Nabi dan hijrah berikut jihad yang menyertainya berdasarkan keimanan kreatif menurut pengertian yang telah dijelaskan di atas itulah, umat bisa mendapatkan rahmat Allah berupa berkembangnya kehidupan yang baik, sehingga menjadi masyarakat yang jaya (`izzah). Hal ini berarti dengan melaksanakan komitmen itu mereka mewujudkan tujuan kerasulan Nabi, yakni mewujudkan rahmat Tuhan berupa hidup baik dengan segala kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiannya, bagi diri mereka sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat dunia, bahkan bagi seluruh makhluk-Nya pada umumnya.
Baca selengkapnya disini.
Zakat merupakan instrumen jaminan sosial terpenting dalam Islam. Bahwa teori telah mengatakan, zakat akan mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Persoalan kemiskinan dan kesenjangan masih senantiasa menjadi momok di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia.
Meski pemerintah memiliki keinginan yang cukup kuat untuk melakukan formalisasi zakat di Indonesia. Namun, formalisasi tersebut terus berkembang dan masih mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Zakat telah menjadi instrumen penyeimbang sektor ekonomi keuangan masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah al-maliyah al-ijtima’iyah, dari sini zakat perannya sangat penting dan strategis dari sisi tarbiyah maupun menjadi tulang punggung kesejahteraan umat.
Zakat sendiri merupakan instrumen kekayaan dalam ekonomi Islam, yang saat ini pengelolaan manajeman zakat juga mengalami kemajuan, terutama dengan adanya pengelolaan secara profesional dan tidak lagi menggunakan pola konvensional yang hanya mengandalkan azas kepercayaan dan ala kadarnya. Pengelolaan dan distribusi zakat akan sangat menentukan apakah zakat dapat mencapai tujuannya secara efektif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meminimalisisr kesenjangan. Maka dari sinilah zakat perlu dilakukan pengelolaan secara institusional, agar terorganisasi dengan baik pengambilanya dan penyaluranya.
Pertumbuhan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di tanah air dalam satu dekade terakhir sangat pesat. Perkembangan ini tidak lepas dari problem kemiskinan dan kesejahteraan pendapatan yang masih menjadi musuh utama negeri ini. Potensi zakat di Indonesia didukung dengan jumlah penduduk muslim yang cukup besar dengan capaian sebesar 80%. Di tahun 2019, potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T.
Setiap tahun, penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55 persen. Pada 2016, zakat yang berhasil dihimpun organisasi pengelola zakat baik Baznas maupun LAZ adalah sebesar Rp 5.017,29 miliar, dan meningkat menjadi Rp 6.224,37 miliar pada 2017 dan Rp 8.100 miliar pada 2018 (baznas.go.id/szn/2018).
Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga syariah yang cukup besar. Sehingga memberikan dorongan bagi pengelolaan zakat secara professional dan terukur. Sehingga zakat mampu memainkan peranan sebagai instrumen ekonomi Syariah. Peran serta organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat cukup besar. Seperti halnya Muhammadiyah dengan Lazismu dan Nahdlatul Ulama dengan Lazisnu, kedua Lembaga tersebut berperan cukup signifikan, bahkan program pengembangannyapun mampu menyelaraskan kebutuhan masayarakat baik lapisan atas maupun lapisan bawah.
Hal ini menjadi sebuah potensi zakat terkelola dengan baik. Baznas sebagai salah satu badan lembaga amil zakat nasional perlu diberi lagi penguatan dengan peran serta masyarakat. Sehingga, keberadaan Baznas bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Pola manejemen professional pengelolaan zakat memberikan kesempatan bagi banyak pihak untuk terlibat dalam pembangunan kesejahteraan. Program pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan, sehingga memberikan dorongan yang lebih luas terhadap masyarakat untuk mendermakan hartanya kepada organisasi pengelola zakat. Hal ini sekaligus mendorongan pemerintah dalam mengeluarkan bentuk regulasi dan kebijakan terkait institusionalisasi lembaga yang harapannya dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan daya serap zakat secara efektif.
Pemahaman tentang penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat menjadi pangkal ketidakmampuan konsep zakat memberikan output yang signifikan bagi perbaikan ekonomi umat. Pengelolaan zakat yang tepat, selain mampu memberdayakan kaum miskin juga dapat memutus lingkaran rentenir yang berefek pada lingkaran sosial. Pengelolaan zakat akan dapat secara penuh teraplikasikan bagi kemaslahatan umat.
Terlebih ketika sirkulasi pelaksanaan zakat dilakukan secara masif, maka dampaknya mampu menstimulus pembangunan manusia Indonesia unggul sehingga otomatis menggeser turunnya angka pengangguran serta secara langsung akan berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
Mengutip desertasi Doktor yang ditulis oleh Patmawati Ibrahim (2006) tentang “Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor” menunjukkan bahwa zakat telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dalam berbagai aspeknya. Salah satu adalah segi poverty incidence. Zakat telah menyebabkan tingkat kemiskinan berkurang dari 62% menjadi 47% dari total penduduk fakir dan miskin yang menjadi mustahik zakat.
Keseriusan pemerintah dalam melakukan integrasi pengelolaan zakat harus ditekankan, karena zakat merupakan bagian instrument penting dari kebijakan ekonomi nasional. Melihat potensinya yang cukup besar, pemerintah dipastikan akan mampu memiliki tambahan sumber dana domestik untuk pemberdayaan kelompok miskin, tanpa harus menambah hutang kepada pihak asing.
Penulis: Oktafianti Sonia Wulansari
Selengkapnya baca disini.
Dalam perkembangan ilmu sosial, orang yang miskin bisa dibedakan menjadi dua. Pertama, miskin absolut. Orang yang miskin absolut tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang (pakaian), pangan (makanan pokok), dan papan (tempat tinggal). Kedua, miskin relatif. Misalnya, ia bisa memenuhi kebutuhan pokok, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan sekunder seperti sepeda motor, handphone, televisi, mesin cuci, dan barang-barang lain yang orang lain sangat mudah mendapatkannya.
Dari kedua kelompok di atas, manakah yang berhak menerima zakat? Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, banyak dalil-dalil tentang kemiskinan yang mengaitkan kemiskinan dengan makanan pokok. Berikut contoh-contohnya:
Surat al-Baqarah ayat 184:
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة: ١٨٤)
Artinya: “Dan wajib bagi orang yang menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah (yaitu) memberi makan seorang miskin.”
Surat al-Ma’idah ayat 89:
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ(المائدة: ٨٩)
Artinya: “Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin.”
Surat al-Ma’idah ayat 95:
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ( المائدة: ٩٥)
Artinya: “…atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin.”
Surat al-Mujadalah ayat 4:
فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا (المجادلة: ٤)
Artinya: “…maka siapa yang tidak puasa (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin.”
Surat al-Ma’un ayat 3:
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (الماعون: ٣)
Artinya: “Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”
Surat al-Mudasir ayat 44:
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (المدثر: ٤٤)
Artinya: “Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin.”
Surat al-Fajr ayat 18:
وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (الفجر: ١٨)
Artinya: “Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.”
Dengan memperhatikan ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, maka dapat dipetik suatu pengertian, bahwa yang disebut orang miskin adalah orang yang masih membutuhkan bantuan makanan. Mafhum muwafaqahnya, tentunya, masih juga membutuhkan bantuan untuk sandang dan papan.
Dengan bahasa yang digunakan oleh Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid dalam Buku Tanya Jawab Agama Jilid II halaman 142, orang miskin ialah orang yang pendapatannya di bawah rata-rata keperluan sehari-harinya. Dengan demikian, konsep miskin menurut ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits di atas, cenderung kepada konsep miskin absolut. Dalam konteks pembagian zakat fitrah, maka orang-orang miskin seperti disebutkan di atas yang berhak menerima bagian zakat fitrah.
Sumber: Fatwa Tarjih
