Ketua Lazismu Jadi Dirjen Penyelenggaraan Haji & Umrah Kemenag

Ditulis oleh berita
Ditulis pada 11:15, 04/10/2021
Cover Ketua Lazismu Jadi Dirjen Penyelenggaraan Haji & Umrah Kemenag
JAKARTA - Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hilman Latief terpilih menjadi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

Proses seleksi pemilihan Dirjen Haji dan Umrah dilakukan sejak 27 April 2021. Nama Hilman Latief yang juga guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lolos seleksi dari non PNS.

Dalam pengumuman Ketua Panitia Seleksi Nizar menyebutkan seleksi yang diikuti meliputi penulisan makalah, asesmen kompetensi, dan wawancara akhir.

Nizar yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Kemenag menerangkan, seleksi untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya) Kementerian Agama.  Panitia seleksi telah memilih tiga nama calon pejabat untuk setiap formasi JPT Madya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan Prof Dr Hilman Latief tepat mendapatkan tugas sebagai Dirjen PHU.

”Sebagai kader Muhammadiyah dan warga bangsa, Prof Hilman memiliki kualitas integritas, keilmuan, profesionalitas, relasi, manajerial dan persyaratan lainnya yang objektif,” pesan Haedar Nashir seperti ditulis muhammmadiyah.or.id.

”Letakkan posisi di pemerintahan tersebut secara wajar dan proporsional untuk kepentingan umat, bangsa dan negara. Jabatan tersebut merupakan pengkhidmatan khusus memajukan urusan haji dan umrah yang menjadi hajat hidup umat bukan hanya di negeri ini tetapi juga terkait dunia Islam,” kata Haedar.

Bagi Muhammadiyah, lanjut Haedar, setiap kader yang profesional di berbagai bidang layak menempati posisi-posisi penting di lingkungan pemerintahan maupun dunia swasta. Mereka memiliki persyaratan-persyaratan objektif  bagi kepentingan publik.

”Sejak awal kemerdekaan orang-orang berkeahlian dari Muhammadiyah memperoleh amanat kenegaraan seperti Menag pertama Prof HM Rasyidi. Kemudian Ketua KNIP dan Jaksa Agung pertama Mr Kasman Singodimedjo, Mensos Mulyadi Djoyomartono dan yang lainnya,” ungkapnya.

“Demikian juga di masa Orde Baru seperti Menag Prof Mukti Ali, Munawwir Sadzali dan Tarmizi Tahir. Sama halnya di masa reformasi dari periode ke periode dari pusat sampai daerah di berbagai lini dan lingkaran,” tambahnya.

Oleh karena itu, sambungnya, jabatan-jabatan publik itu agar disikapi secara wajar serta tidak perlu ada pikiran-pikiran  negatif.

”Muhammadiyah itu organisasi besar dan berusia lebih satu abad dengan kiprah yang luas di berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan, keumatan, kebangsaan,  kenegaraan, bahkan di ranah global. Orang-orang Muhammadiyah lebih-lebih kader dan elitenya  juga harus menempatkan diri secara elegan di pelataran yang luas sejalan kepribadian layaknya berada di organisasi  besar dengan tradisi besar,” ujarnya.

”Bukan menempatkan Muhammadiyah seperti organisasi kecil dengan tradisi kecil, yang menjauh dari dinamika kehidupan. Orang Muhammadiyah harus proaktif dan positif memerankan diri dalam kehidupan yang mesti dijalani sebagai aktualisasi ibadah dan kekhalifahan di muka bumi,” imbuhnya.

Maka dia percaya di manapun kader Muhammadiyah berkiprah, baik di dalam maupun di luar, tentu mampu menjaga marwah sekaligus mengembangkan peran yang konstruktif yang bermaslahat untuk mengemban misi persyarikatan, umat, bangsa dan kemanusiaan semesta.

”Silakan berdiaspora dan berkiprah secara luas di berbagai lapangan kehidupan dengan kekuatan iman, akhlak, ilmu, profesi dan segala kemampuan yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak sesuai hadits Nabi sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat bagi sesama. Sekaligus menebar misi rahmat bagi semesta alam,” tuturnya.

(Yusuf)