KABUPATEN PONOROGO -- Dalam rangka Milad ke-3, BankZiska menggelar Seminar Nasional dengan tema "Kolaborasi Lembaga Keuangan Syariah untuk Pembebasan Rentenir dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Ekstrem. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu (23/09) di Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Ponorogo, dihadiri oleh Bupati Kabupaten Ponorogo Sugiri Sancoko, Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo Happy Susanto, Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Zainul Muslimin, Ketua Badan Pengurus Lazismu Wilayah Jawa Timur Imam Hambali, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ponorogo Muhammad Syafrudin, serta Direktur Utama Banziska Agus Edi Sumanto.
Tiga narasumber dalam bidang ekonomi syariah dihadirkan dalam Seminar Nasional ini, yaitu Yason Taufik Akbar selaku Asisten Direktur Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI), Ekonom Islam Universitas Airlangga Surabaya Nafik Hadi Riyandono, serta Sri Hartono yang merupakan Ekonom Islam Unmuh Ponorogo. Bertindak sebagai moderator, Dian Berkah selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lazismu Wilayah Jawa Timur. Pada
Ketua PDM Ponorogo, Muhammad Syafrudin saat secara resmi membuka kegiatan ini menyebutkan bahwa kehadiran Lazismu khususnya BankZiska sangat dirasakan di Kabupaten Ponorogo, melalui pemberdayaan mikro yang dapat membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir. "Oleh karena itu, dalam rangka Milad ke-3 ini sangat tepat apabila daerah lain mengembangkan BankZiska yang sudah nyata manfaatnya," terangnya.
Hal ini pun diakui oleh Bendahara PWM Jawa Timur, Zainul Muslimin. Ia mendorong agar Bankziska diangkat menjadi portofolio kebanggaan Ponorogo sekaligus kebanggaan PWM Jawa Timur. "Tidak ada Bankziska di seluruh Muhammadiyah di Indonesia, satu-satunya yang sukses ada di Ponorogo," dorongnya.
Ketua Badan Pengurus Lazismu Wilayah Jawa Timur, Imam Hambali mengungkapkan, program BankZiska hadir sebagai upaya Lazismu Wilayah Jawa Timur untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Saat ini sudah berkembang konsep bank infak atau Al-Qardul Hasan. Konsep tersebut sangat sederhana namun memiliki daya yang luar biasa. "Intinya adalah bagaimana dana zakat dan infak dapat menjadi solusi bagi perekonomian umat atau sektor usaha kecil dan menjauhkannya dari jeratan riba," ungkapnya.
Andie Megantara, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang hadir mewakili Menko PMK menekankan pentingnya kolaborasi lembaga keuangan syariah dalam pengentasan masyarakat miskin ekstrem. Menurutnya, lembaga keuangan syariah perlu dikolaborasikan untuk memaksimalkan fungsi zakat, infak, dan sedekah agar memudahkan masyarakat miskin mengakses bantuan pembiayaan syariah.
"Saya yakin dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman dan terobosan kolaboratif yang didasari keinginan bersama untuk sejahtera akan mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan," jelas Andie.
Beberapa bentuk kolaborasi, lanjut Andie, antara lain pendanaan program pemberdayaan ekonomi, penyediaan pembiayaan mikro syari'ah, dan penyuluhan finansial guna masyarakat miskin ekstrem memahami manfaat serta risiko produk-produk keuangan syariah. "Maka dari itu, saya berharap kolaborasi ini dapat menjadi akselerator dan langkah afirmatif menunjang pengentasan kemiskinan ekstrem termasuk mengatasi permasalahan pembebasan rentenir dan pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem berbasis keuangan dan ekonomi syariah," pungkasnya.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu PP Muhammadiyah]
