SEMARANG -- Masalah zakat, infak dan sedekah itu semula bukan karena kekurangan orang derma dan bukan pula ketidakpercaaan pada lembaga. Tapi, kepercayaan yang tidak terhubung, sesuatu yang melekat pada orang dan tempat terdekat, belum pada institusi.
Bertempat di Astoria Ballroom Hotel Dafam, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jum’at (6/11/2026), peserta Simposium Muhammadiyah Zakat Summit 2026 dibuat terkejut. Pasalnya, peneliti Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyuguhkan argumen itu di saat lembaga amil zakat bergelut dengan peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan.
Padahal dalam diagnosa sementara, pegiat filantropi merasa komunikasinya belum maksimal, ditambah faktor kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat belum tumbuh signifikan. Alih-alih dugaan selama ini mendekati kebenaran, malah berbalik karena faktanya belum ada jembatan penghubung dalam jarak sosial yang dekat dari lembaga kepada muzaki.
Kondisi itu menjadi tantangan bagi Lazismu yang ada dalam langgam gerakan dakwah Muhammadiyah. Burhanuddin mengungkapkan potret kedermawanan itu potensinya dalam angka sebesar Rp 343 triliun. Dari mana angka itu diperoleh? Ia menjelaskan dari hasil risetnya. “Tidak main-main populasi dan sampelnya 8.360 responden muslim”, paparnya.
Bahkan didalam risetnya, Ia menemukan anomali. Pada kenyataannya yang derma masif, tetapi lembaga formal hanya menangkap sebagian kecil. Burhanuddin menyigi lebih jauh bahwa sebagian orang memilih berderma di jalur informal dan itu adalah pilihan rasional.
Menurutnya sebagai perbandingan angka potensi itu setara dengan derma sukarela yang mengalir tiap tahun tanpa ada paksaan negara. Yang menakjubkan, hampir seluruhnya tidak tercatat dalam laporan keuangan mana pun. Nilai sebesar itu, dikeluarkan masyarakat muslim dewasa Indonesia dalam dua belas bulan terakhir, yang bentuk zakat fitrah, zakat maal, infak, sedekah, kurban, dan wakaf.
Dalam paparannya itu, Burhanuddin menemukan tiga hal yang dicatat, yaitu potensinya sangat tinggi, didominasi derma ritel bernilai kecil, dan alirannya ke lembaga formal sangat kecil. Lantas, Ia merinci hampir semuanya mengeluarkan zakat fitrah, sebesar 98,5 persen. Selebihnya menunaikan infak dan sedekah sebesar 74,8 persen.
Sementara itu, zakat harta (maal) tergolong masih kecil sebesar 9,3 persen. Diikuti dengan kurban sebesar 10,2 persen dan wakaf sebesar 5,8 persen. Dia menilai zakat fitrah dan infak/sedekah menandai derma yang bersifat umum (universal).
Sedangkan kurban, zakat harta dan wakaf justru menandai derma yang paling bergantung pada tata kelola lembaga. “Ada jurang yang begitu terang antara 74,8 persen dan 10,2 persen, yang kenyataannya adalah ruang kerja kita”, pungkasnya.
Jadi dari riset ini, kata dia, sebagian besar masih didominasi oleh lembaga-lembaga informal. Temuan selanjutnya, setiap muslim tahu hukum zakat harta, namun sebagian lain tidak menunaikannya. “Tiga dari empat warga tahu bahwa gaji wajib dizakati. Hanya 9,3 persen yang benar-benar menunaikan zakat maal. Jurang ini bukan jurang tentang pengetahuan fikih”, beber Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta ini.
Dengan demikian, hasil riset itu menampilkan adanya jarak antara besarnya potensi zakat, infak dan sedekah umat Islam di satu sisi, dan memperlihatkan kemampuan lembaga pengelola zakat formal untuk meraih penghimpunannya di sisi lain.
Menyerahkan Langsung Zakat Hartanya
Dari sejumlah temuan riset berdasarkan Survei Nasional ZISWAF, pada 20 Januari – 5 Februari 2026, Burhanuddin mengupas zakat maal (harta) yang dalam praktiknya dua dari tiga yang menunaikan menyerahkan langsung kepada saluran informal. Ia merinci diberikan langsung kepada asnaf fakir-miskin dan mualaf sebesar 67,4 persen. Selain itu, diberikan langsung kepada kiai, ustadz, panitia zakat atau amil perorangan sebesar 54,9 persen.
Pola yang sama berulang dilakukan muzaki dalam membayar infak, sedekah dan wakaf. Untuk infak sedekah ditunaikan langsung di kotak infak masjid, rumah makan dan tempat umum sebesar 84,8 persen. Selanjutnya, diberikan langsung kepada pemimpin agama, panitia sedekah dan amil perorangan sebesar 42,4 persen.
Dalam kondisi berbeda, mereka yang menunaikan langsung kepada organisasi islam dan Lembaga amal umum sebesar 14,6 persen. Uniknya, yang melalui lembaga amil zakat hanya 9,0 persen, selebihnya lewat badan amil zakat nasional sebesar 7,7 persen.
Sementara itu, yang menunaikan wakaf melalui lembaga informal seperti pengurus masjid, musala, pesantren atau dayah sebesar 80,1 persen. Nazir perorangan sebesar atau pemimpin agama sebesar 31,7 persen, dan dikelola keluarga atau pribadi sebesar 27,3 persen.
Dalam kesempatan lainnya, wakaf yang ditunaikan kepada Lembaga ziswaf, nazir wakaf resmi, atau LKS-PWU sebesar 15,8 persen. Sedangkan yang dibayarkan langsung lewat lembaga resmi seperti badan wakaf Indonesia sebesar 7,4 persen.
Agenda Tata Kelola
Melihat kenyataan itu berdasarkan risetnya, Burhanuddin menawarkan solusinya untuk pengelola zakat formal, termasuk Lazismu. Ia menyarankan dalam agenda tata kelolanya, Lazismu perlu menghadirkan jembatan penghubung kepada lembaga informal itu. “Bukan menggantikannya atau sampai memindahkan mutu tata kelola ke dalam radius kepercayaan yang sudah ada”, pungkasnya.
Paling tidak kata Burhanuddin, membangun jembatan penghubung dengan masjid-masjid yang ada di Muhammadiyah. Bisa dengan memfasilitasi registrasi dan akreditasi amil masjid secara ringan bukan dengan perizinan berat. Sehingga ada jalan akreditasi bertahap dengan tetap melakukan pendampingan oleh Muhammadiyah sebagai ormas.
Kedua, lanjut Burhanuddin dengan transparansi yang bisa dilihat mata. “Seperti papan pengumuman masjid, bukti terima, tunjukkan penerimanya bukan sekadar angka. Yang dicari itu bukan laporan keuangan, melainkan kepastian. Dananya sampai pada orang yang tepat, seperti mereka dapatkan sendiri ketika memberi langsung”, tandasnya.
Saran ketiga yang ditawarkan dia adalah literasi kelembagaan, bukan hanya soal fikih. Dalam lembaga informal keyakinan teologis masih berpengaruh karena hujahnya yang mengena secara persuasif, bukan dengan iklan. Oleh karena itu, mimbar masjid masih menjadi sarana yang ampuh untuk membuka literasi zakat.
(Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
SEMARANG -- Berkemeja putih lengan panjang dan berpeci hitam, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen tersenyum simpul setelah memberikan apresiasi terhadap kiprah Lazismu dalam menangani berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Lazismu memiliki peran strategis dalam mendukung pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Taj Yasin setelah menghadiri pembukaan Muhammadiyah Zakat Summit 2026 di Radjawali Semarang Culture Center, Jumat (6/11/2026). Yasin menilai, salah satu bukti nyata kontribusi Lazismu di Jawa Tengah bisa dilihat lewat program Muhammadiyah Water Care di Kabupaten Sragen.
Program tersebut dinilai memuat inovasi dalam menjawab persoalan kekeringan dan keterbatasan akses air bersih yang dihadapi masyarakat. Bahkan, melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh akses air yang layak hingga bisa langsung dikonsumsi.
“Saya mengapresiasi kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan Lazismu. Salah satunya di Jawa Tengah, ada Muhammadiyah Water Care di Kabupaten Sragen. Di sana ada kekeringan, kemudian Lazismu membuat terobosan menanggulangi permasalahan sosial kemasyarakatan, sehingga airnya bisa langsung diminum”, pungkasnya.
Ia berharap berbagai inisiatif sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Lazismu dapat diperluas melalui kerja sama dengan pemerintah. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya berlangsung di Jawa Tengah, tetapi juga dapat dikembangkan bersama pemerintah provinsi lainnya.
Menurut Yasin, keterlibatan berbagai pihak akan memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Di samping itu, Yasin turut memberikan apresiasi terhadap upaya Lazismu dalam menjaga transparansi pengelolaan dana umat serta memastikan keberlanjutan program yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Ia meyakini pengelolaan dana zakat secara profesional dan akuntabel menjadi instrumen penting meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya bergembira dengan apa yang disampaikan terkait transparansi dan keberlangsungan SDGs-nya. Yakin bahwa penanganan dana umat yang dikelola dengan baik akan membawa kesejahteraan bagi bangsa dan masyarakat”, katanya.
Selain itu, Yasin juga menyoroti pentingnya membangun sinergi di antara lembaga-lembaga pengelola zakat. Pasalnya, pengelolaan dan pendistribusian dana umat tidak sebatas tanggung jawab Lazismu, tetapi juga melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta berbagai lembaga amil zakat lainnya.
Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi antarlembaga perlu diperkuat agar program pemberdayaan maupun penyaluran zakat bisa berjalan secara terpadu dan tidak terpisah-pisah. “Saya berharap ada kolaborasi, ada sinergi, sehingga kesejahteraan itu benar-benar berdampak kepada umat Islam. Itu yang penting”, tuturnya.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
SEMARANG -- Suara peserta Muhammadiyah Zakat Summit (MZS) 2026 menggema dari kursi berundak saat lampu sorot mengarah kepada Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat, Ahmad Imam Mujadid Rais yang berdiri di atas panggung, menyebut rekor capaian penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah secara nasional tembus Rp 827,69 miliar.
Capaian positif itu melampaui target awal sebesar Rp 801 miliar. Demikian disampaikannya dalam pembukaan rapat kerja nasional Lazismu di Radjawali Semarang Cultural Center, pada Jum’at (6/11/2026).
Ahmad Imam Mujadid Rais menyatakan bahwa pencapaian ini hasil kerja kolektif dari tingkat pusat hingga daerah, serta bukti besarnya kepercayaan masyarakat. Berdasarkan raihan menggembirakan ini, Lazismu optimis menargetkan penghimpunan sebesar Rp 1 triliun pada 2027.
Dari total penghimpunan itu, Mujadid Rais menyebutkan bahwa pilar infak menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp321,57 miliar, disusul dana kurban Rp 263,09 miliar, zakat Rp 195,17 miliar, dana sosial keagamaan lainnya/DSKL Rp37,10 miliar, dan dana DAM senilai Rp10,76 miliar.
Adapun dana yang telah disalurkan mencapai Rp 635,02 miliar, menghasilkan Allocation to Collection Ratio (ACR) nasional sebesar 76,62 persen dan telah memberi dampak nyata kepada 132.225 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ia berharap Lazismu dapat mendorong penyaluran zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi seperti UMKM dan pengusaha muda.
Menurut Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hilman Latief, yang turut hadir memberi arahan bahwa pencapaian fantastis ini harus dibarengi dengan peningkatan akuntabilitas dan pembenahan tata kelola internal hingga ke akar-akarnya.
"Mencari uang atau dana itu harus akuntabel. Mekanisme dan teknologinya harus jelas. Kepercayaan masyarakat tumbuh dari keberanian kita melakukan evaluasi terbuka. Saya juga mengapresiasi penerima manfaat Lazismu tidak dibatasi latar belakang organisasi. Artinya, manfaat dana umat ini dirasakan secara inklusif oleh siapa pun yang berhak," tegasnya.
Pemerintah Apresiasi Kinerja Lazismu
Kinerja Lazismu turut mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah Jawa Tengah, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Ia secara khusus menyoroti keberhasilan program unggulan seperti kelestarian lingkungan dan program sosial yang selaras dengan cita-cita Sustainable Development Goals (SDGs).
"Saya mengapresiasi kerja cerdas Lazismu, salah satunya lewat inovasi Muhammadiyah Water Care di Kabupaten Sragen yang berhasil menyediakan akses air siap minum di area rawan kekeringan”, ujarnya. Kami mendorong sinergi yang lebih luas antara Lazismu, pemerintah, Baznas, serta lembaga zakat lainnya agar pengentasan kemiskinan bisa berjalan terpadu dan berdampak masif.
Sinyal Sinergi Dimulai Lagi
Dalam pembukaan MZS 202, juga dirangkai momentum penandatanganan dua kerja sama strategis untuk kemaslahatan umat. Pertama, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) program "1.000 Beasiswa Siber Lazismu" bersama Universitas Siber Muhammadiyah (SiberMu) untuk perluas akses pendidikan tinggi digital yang inklusif bagi calon mahasiswa.
Kedua, peresmian kerja sama dengan Bank Danamon Syariah dalam layanan perbankan untuk Dam, Haji, dan Kurban. Hal ini disimbolisasikan melalui penyerahan maket oleh Direktur Syariah Bank Danamon, Herry Hykmanto, kepada Direktur Kelembagaan Lazismu Pusat, Ibnu Tsani, sebagai wujud komitmen mempermudah umat menunaikan ibadah secara transparans dan akuntabel.
Melalui MZS 2026, Lazismu berkomitmen memperkuat tata kelola yang profesional, transparans, dan inovatif untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
SEMARANG -- Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hilman Latief, menegaskan pentingnya memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah Lazismu.
Menurutnya, kedua prinsip itu merupakan fondasi utama dalam membangun sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana umat. Pesan itu disampaikan Hilman Latief dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lazismu 2027 yang berlangsung di Radjawali Semarang Cultural Center, pada Jumat (6/11/2026).
Hilman menjelaskan, akuntabilitas dan transparansi harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, hingga pelaporan dana yang telah dihimpun. Menurutnya, setiap tahapan harus memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Mencari uang atau mencari dana itu juga harus akuntabel. Mekanisme, model, dan teknologi yang digunakan dalam penghimpunan harus jelas. Jangan sampai proses penghimpunannya tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Selain aspek penghimpunan, Hilman menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola internal Lazismu. Ia meminta agar berbagai aspek manajemen diperiksa secara mendalam untuk menemukan ruang perbaikan, baik dari sisi sistem maupun pelaksanaan program.
"Saya meminta untuk memeriksa sampai ke akar-akarnya, sampai ke dasar-dasarnya. Berikan data manajemen atau temuan-temuan yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki pola pengelolaan, kita harus duduk bersama", tegasnya.
Ia menilai, keterbukaan dalam mengidentifikasi kekurangan justru menjadi langkah penting memperkuat kelembagaan. Hilman mengingatkan, kepercayaan publik tidak dibangun dengan menutupi persoalan, melainkan melalui keberanian melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
"Kekurangan di sana-sini tidak apa-apa. Namun, kita harus memperbaikinya. Di situlah kepercayaan masyarakat akan tumbuh", ungkapnya. Pada aspek pendistribusian, Hilman juga menekankan agar penyaluran dana ZIS dilakukan secara inklusif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan tanpa dibatasi latar belakang organisasi.
Ia mengapresiasi komitmen Lazismu yang selama ini membuka akses manfaat bagi masyarakat luas. "Alhamdulillah, meskipun namanya Muhammadiyah, penerima manfaat tidak benar-benar kita batasi berdasarkan kemuhammadiyahan. Artinya, manfaat dana umat harus dapat dirasakan oleh siapa pun yang memang berhak menerimanya," tandasnya.
Di sisi lain, Hilman mengapresiasi capaian penghimpunan Lazismu sepanjang 2026 yang capaiannya senilai Rp827,69 miliar. Angka itu dinilai sebagai hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran, sekaligus menjadi modal optimisme untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.
Ia menyebut target penghimpunan sebesar Rp 1 triliun pada 2027 sebagai penyemangat untuk memperkuat kapasitas lembaga. "Insya allah, Rakernas ini sudah menegaskan penghimpunan tahun depan Lazismu menargetkan Rp 1 triliun. Lewat kerja keras plus kerja cerdas, semoga kita bisa mencapai target itu”, katanya.
Dia menambahkan, capaian itu harus diimbangi dengan pelaporan keuangan yang transparans dan akuntabel. Setiap dana yang dihimpun harus dapat ditelusuri penggunaannya, termasuk kejelasan penerima manfaat dan kelayakan mereka dalam memperoleh bantuan.
"Nilai pentingnya, kita harus transparans dan akuntabel dalam penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, maupun pelaporan dana. Siapa yang menerima bantuan, apakah memenuhi kriteria atau tidak, semuanya harus jelas," pungkasnya.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
SEMARANG -- Lazismu secara nasional terus melakukan transformasi tata kelola secara syariah untuk program berkelanjutan. Dukungan Lazismu wilayah dan daerah melalui penguatan fundamental penghimpunan menjadi faktor yang mendorong kinerja penghimpunan mengalami peningkatan dari target yang direncanakan.
Dukungan Lazismu se-Indonesia mendorong peningkatan penghimpunan yang mencatatkan capaian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebesar Rp827,69 miliar. Capaian itu melampaui target penghimpunan sebelumnya sebesar Rp801 miliar. Berbekal pertumbuhan tersebut, Lazismu optimistis meningkatkan penghimpunan dana umat hingga Rp 1 triliun di tahun 2027.
Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat, Ahmad Imam Mujadid Rais, mengungkapkan, pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Lazismu, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, serta dukungan masyarakat yang terus mempercayakan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah melalui Lazismu.
Menurut Mujadid Rais, penghimpunan yang melampaui target menunjukkan pengelolaan dana umat memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui penguatan komitmen, inovasi, dan kolaborasi berbagai pihak.
“Capaian ini kerja keras kita bersama. Mimpi-mimpi dan cita-cita yang barangkali tahun lalu masih dianggap mustahil, tetapi dengan tekad kuat penuh keyakinan, kita bisa mencapai itu semua," ujarnya saat membuka Muhammadiyah Zakat Summit 2026 di Radjawali Semarang Cultural Center Semarang, pada Jum'at (6/11/2026).
Dari total penghimpunan tersebut, infak menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp321,57 miliar. Kinerja positif itu juga didorong oleh penghimpunan dana kurban mencapai Rp263,09 miliar, zakat sebesar Rp195,17 miliar, dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) Rp37,10 miliar, serta dana DAM senilai Rp10,76 miliar.
Sementara itu, dana yang telah disalurkan mencapai Rp635,02 miliar. Penyaluran tersebut menghasilkan Allocation to Collection Ratio (ACR) nasional sebesar 76,62 persen dan telah menjangkau sebanyak 132.225 penerima manfaat.
Ia menjelaskan, target penghimpunan pada tahun 2027 sebesar Rp 1 triliun. Untuk meraihnya ditempuh dengan beragam strategi, terutama dengan mengembangkan inovasi pengumpulan dana, memperkuat kepercayaan publik, serta memperluas program kemitraan bersama komunitas dan lembaga keuangan.
Salah satu langkah yang disiapkan, lanjut dia, mengintegrasikan pola penghimpunan konvensional dengan pemanfaatan teknologi digital. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui berbagai kanal yang lebih mudah dijangkau.
"Kita mencoba merangkul berbagai pihak, mengintegrasikan yang formal dan informal. Teman-teman atau muzaki yang mendonasikan secara tunai kita fasilitasi dengan kanal-kanal penghimpunan digital secara sinergis. Lazismu juga merangkul komunitas yang punya infrastruktur sosial, baik itu masjid maupun lainnya," jelasnya.
Penguatan penghimpunan berbasis masjid juga menjadi perhatian melalui program Back to Masjid. Selain memperluas jangkauan pengumpulan dana umat, strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pencatatan, transparansi, dan tata kelola zakat sehingga pengelolaannya semakin terukur dan akuntabel.
Selain itu, Lazismu juga terus mengoptimalkan sembilan program strategis nasional sebagai wadah penyaluran dana ZIS berdasarkan kebutuhan masyarakat. Program ini meliputi Back to Masjid, Kampung Berkemajuan, Save Our School, Layanan Akses Kesehatan Pusat, Ketahanan Pangan, Muhammadiyah Water Care, Pengelolaan Sampah dan Limbah, Kemanusiaan dan Advokasi, serta Indonesia Siaga.
Melalui program-program yang ada, Lazismu berupaya memastikan dana yang terhimpun tidak hanya tersalurkan, tetapi juga memberikan nilai manfaat yang nyata dalam menjawab berbagai persoalan sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kemanusiaan.
Mujadid Rais menekankan pentingnya memperbesar porsi penyaluran zakat produktif agar dana umat mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Selama ini, program pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang relatif kuat dalam penyaluran Lazismu. Namun, pengembangan ekonomi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih perlu mendapatkan perhatian lebih besar.
"Kita memang didorong untuk lebih berdampak dengan memanfaatkan zakat produktif, infak, dan sedekah. Selama ini kita kuat di pilar pendidikan dan kesehatan. Untuk pemberdayaan ekonomi, keberadaan UMKM dan pengusaha-pengusaha muda perlu digandeng agar mereka tumbuh berkembang”, tutupnya.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
SEMARANG -- Dasar hukum syariah dalam tata kelola lembaga amil zakat menyentuh aspek terdalam yaitu kepatuhan. Kepatuhan inilah pilar utama dalam menjaga amanah dana umat, reputasi lembaga dan kepercayaan Masyarakat, didalamya ada peran muzaki dan mustahik.
Lazismu terus memantapkan langkah strategis, memperkuat tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan selaras dengan syariat Islam. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Nasional Tata Kelola Syariah Zakat - Forum Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lazismu se-Indonesia, berlangsung di Hotel Dafam, Semarang, Kamis, 5 November 2026.
Kegiatan ini menjadi agenda penting dalam rangkaian perhelatan Muhammadiyah Zakat Summit 2026. Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat, Ahmad Imam Mujadid Rais, dalam sambutannya memaparkan, Lazismu terus berbenah melalui evaluasi eksternal maupun internal.
Pada Oktober lalu, Lazismu Pusat telah menjalani proses audit syariah oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI selama kurang lebih enam hari, yang meliputi pertemuan tatap muka dan penyiapan dokumen. Dari proses audit syariah itu, Lazismu berhasil meraih predikat "Baik".
"Pengalaman audit syariah tahun ini dan lima tahun yang lalu harus menjadi pembelajaran berharga dalam menegakkan prinsip kelembagaan sesuai pedoman”, tegasnya. Kita harus segera menindaklanjuti notisi dan rekomendasi dari Kemenag selambat-lambatnya 7 November 2026.
Ke depannya, sambung Mujadid Rais, kita bercita-cita dan menargetkan agar tata kelola Lazismu bisa naik menjadi kategori Terpuji. Lebih jauh, Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi tata kelola zakat dengan regulasi negara.
Kendati di internal Muhammadiyah, ada kepatuhan pada putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah,Ia mengingatkan, penyaluran dana zakat harus terus dievaluasi agar semakin berdampak dan tepat sasaran.
Ia memberikan kritik membangun dalam praktik di lapangan yang masih ada menempatkan golongan asnaf fi sabilillah sebagai jalan akhir menyerap dana program. "Tantangan nyata di negara kita saat ini semakin banyaknya masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan namun tidak mampu bersuara”, ujarnya.
Lazismu harus hadir untuk mereka. Dengan disahkannya pedoman Lazismu yang baru, pengawasan DPS akan memastikan seluruh proses perencanaan, penghimpunan, dan pendistribusiannya senantiasa berdasarkan pada prinsip Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.
Sejalan dengan hal itu, Ketua DPS Lazismu Pusat, Dadang Syarifudin, menyebut bahwa pengesahan pedoman khusus kepengawasan syariah ini merupakan sebuah "lompatan organisasi yang luar biasa". Ia mengungkapkan, selama bertahun-tahun, DPS belum memiliki panduan kerja spesifik dan hanya bersandar pada aturan umum persyarikatan.
Pedoman baru itu, mengatur tiga pilar utama: kerangka sosialisasi, panduan audit dan pengawasan syariah, serta instrumen pedoman teknis. Berdasarkan struktur terbaru, posisi DPS ditetapkan setara dengan Badan Eksekutif, berada langsung di bawah Badan Pengurus yang bertindak sebagai penentu kebijakan.
"Dalam proses penyusunan program kerja maupun penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), kini diwajibkan adanya opini dan persetujuan syariah (sharia approval) dari DPS”, kata Dadang seraya membuka forum itu.
Begitu pula pada tahap pelaksanaan dan pelaporan program ada peran DPS. Jika ada kendala syariah di lapangan, DPS akan mengeluarkan opini untuk memperkuat aspek kepatuhan di Tingkat manajemen eksekutif. Ia juga menegaskan, peran DPS fokus pada pengawasan, tanpa mengambil alih fungsi manajemen eksekutif.
Lazismu berharap standardisasi kepatuhan syariah dapat segera diimplementasikan secara seragam di seluruh tingkatan di momen forum nasional ini. Pedoman ini diharapkan menjadi jawaban atas berbagai dinamika di perwakilan wilayah dan daerah.
Sebelumnya, fungsi DPS terkadang masih dirangkap oleh entitas tertentu atau belum memiliki struktur yang definitif. Pengawasan terpadu dan konsisten dari pusat hingga daerah diyakini akan semakin meningkatkan kepercayaan umat terhadap Lazismu.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
Seseorang dalam suatu pengajian bertanya kepada Ustadz, Jika Allah SWT Maha Baik dan Maha Penyayang kepada mahluknya, mengapa Ia dengan Kuasanya, memberikan ujian bagi manusia. Hal ini tidak adil padahal Allah SWT telah memberikan nikmat dan anugerah yang tak terhingga.
Pertanyaan di atas, mungkin ada dan dialami dalam benak orang lain. Pertanyaan itu fitrah bagi manusia. Karena dalam Islam manusia memiliki fitrah untuk belajar dan mengetahui segala sesuatu. Potensi bertanya manusia juga bagian dari fitrah manusia dalam beragama untuk mengetahui Kemahakuasaan-Nya sebagai Maha Pemberi Bentuk (Al-Wahib Al-Suwar).
Dengan kuasa-Nya, Allah bisa menjadikan sesuatu dalam bentuk apa saja, bahkan dengan kuasa-Nya mengubah sesuatu dalam bentuk yang lain bahkan menghancurkan atau memusnahkannya. Termasuk bencana gempa bumi, tentu ada maksud-Nya Allah memberikan peringatan dan kehancuran itu kepada setiap manusia.
Dalam kajian Fikih Bencana tahun 2014, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah melakukan kajian atas pokok bahasan mengenai bencana, keadilan dan nasib manusia dalam mempertahankan hidupnya.
Salah seorang Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Ustadi Hamsah, misalnya, ketika membahas soal Keadilan Tuhan (theodicy), Musibah dan Peristiwa yang Penuh Makna, mengungkapkan bahwa konsep Keadilan Tuhan merupakan ke-Maha Baik-kan dan ke-Maha Adil-an Allah yang dihadapkan pada kenyataan adanya keburukan dan kejahatan di dunia.
Hal itu, menurutnya, didasarkan pada sifat Rahmah (rahman dan rahim). Ketentuan dan ketetapan Allah pun selalu BAIK, dan hamba-hamba Yang Rahman dan Rahim (‘ibad al-Rahman) memandang bahwa Allah adalah Sumber Kebaikan. Konsekuensi kebaikan ini adalah bertambahnya nilai dari kebaikan (ihsan).
Dalam kajian itu, Ustadi mengatakan bahwa seluruh ketentuan Allah adalah anugerah bagi manusia. Fungsi anugerah itu sendiri sebagai ujian (bala’). Dan ujian itu berbentuk dua keberadaanya, yaitu kebaikan (hasanat) dan keburukan (sayyi’at). Ujian yang buruk (sayyi’at) lazim dikenal dengan musibah, bencana, pageblug, atau prahara.
Musibah Bukan Berarti Masalah
Terlepas dari ujian yang diberikan oleh Allah SWT, sebelum musibah itu datang manusia dalam hidupnya senantiasa dihadapi oleh kendala dalam bentuk masalah. Baik itu masalah ringan atau berat. Masalah dalam pengertian yang sederhana adalah adanya kesenjangan sesuatu antara yang senyatanya (Das Sein) dengan yang seharusnya (Das Sollen).
Oleh karena itu, ketika manusia diuji dengan masalah, sebagian orang mengatakan itu adalah musibah. Bahkan musibah itu dimaknai negatif. Sehingga menjadi masalah bagi manusia. Mengapa? Karena manusia memiliki kesadaran. Kesadaran itu bisa rapuh. Dalam kacamata Tauhid tentang musibah secara hakikat pada dasarnya tidak sama dengan masalah. Padahal yang menjadi masalah bagi manusia pada dasarnya adalah cara manusia menyikapi masalahnya. Ustadi berpendapat, apapun yang terjadi adalah nasib (bagian) manusia, ketentuan (qadla’) Allah bagi makhluk-Nya sesuai ketetapan-Nya (taqdir).
Demikian keadilan Tuhan. Maka kita harus memahami dan menyikapi takdir itu. Dalam Tauhid, ada cinta dan keridhoan. Artinya menerima ketentuan Allah dengan Ikhlas. Ridho dan Ikhlas atas kejadian atau peristiwa di alam (bil kaun). Itu adalah kuasa-Nya, manusia tidak mampu menjangkaunya.
Yang menarik menurut Ustadi, jika Allah menghendaki musibah pada suatu kaum, maka akan menimpa orang sholih juga orang kafir, tetapi Allah akan membangkitkan dalam kondisi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada Ridho yang dimaknai atas yang menimpa kita (bi na). Maksudnya ada banyak faktor dalam hidup kita yang diatur oleh Allah. Dan yang tahu rahasianya hanya Allah SWT.
Untuk itu, dalam Islam dan dalam setiap ibadah kita selaku Muslim, maka penting untuk kuatkan sikap kita ridho dan ikhlas malakukan hal yang layak untuk dilakukan. Allah tidak mengubah kondisi suatu kaum kecuali kaum tersebut mau mengubah kondisnya pula.
Pandangan terkait bencana ini, juga disampaikan Majelis Tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah, Muhammad Khaeruddin Hamsin mengenai Konsep Darurat Dalam Islam dan Masalah -Masalah Fikih Terkait Bencana. Menurutnya, darurat dalam kerangka Maqasid Syar’iyah adalah di mana manusia sampai pada kondisi yang sangat kesulitan sehingga dapat melakukan hal-hal yang dilarang guna menghindarkan jiwanya, hartanya dan sebagainya dari kebinasaan.
Mendudukan makna darurat menjadi penting di sini, karena bertalian dengan konsep maslahah yaitu bagaimana manusia dapat menggapai suatu kemanfaatan dan terhindar dari kerusakan atau mencapai kemanfaatan dengan menjaga agama, jiwa, keturunan (harga diri) akal dan harta.
Jadi, maslahah dalam konteksnya ini mencakup hal-hal yang bersifat dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat, sedang darurat hanya terbatas hal-hal yang besifat dharuriyat saja.
Dari paparan di atas, Ketua PP Muhammadiyah, Syafiq Mughni menilai bahwa pandangan Islam tentang bencana berarti ada suatu hal yang penting yaitu mengurangi risiko bencana untuk mempertahankan hidup.
Penggalian nilai-nilai Islam tentang kebencanaan sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap bencana. Kesadaran itu akan terwujud dalam upaya untuk memahami bencana sebagai fenomena alam maupun sosial sehingga bisa mengurangi tingkat risikonya, mengantisipasi dan melakukan apa yang terbaik ketika bencana itu terjadi.
Agama memainkan peran yang penting karena sifat ajaran Islam yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Menurut pendapat para pemikir hukum Islam, prinsip-prinsip dasar atau maksud dari setiap ketetapan hukum Islam di antaranya, menjaga keselamatan jiwa dan harta manusia. Karena ini wajib menurut ajaran Islam untuk mempertahankan hidup.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
Bayangkan, anda tertidur lelap. Tidur malam cukup selama 7- 8 jam yang bermanfaat untuk kesehatan. Jaringan sel tubuh mengalami perbaikan dalam sistem tubuh yang bekerja untuk menguatkan kekebalan, menjaga kesehatan jantung dan mengoptimalkan fungsi kerja otak serta daya ingat. Selain itu, tidur malam yang cukup dapat menjaga emosi tetap stabil.
Tiba-tiba dalam nyenyak yang nikmat, kasur bergerak dan atap rumah berguncang hebat hingga merubuhkan bangunan. Tetangga dan kerabat dekat anda merasakan hal yang sama sehingga terkejut berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Gempa bumi sedang menyapa kita dengan ujian musibah yang tidak mengenal waktu dan tempat.
Demikian hal yang dialami saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa bumi tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo pada Sabtu, (15/8/2026) pukul 04.58 waktu setempat. Tujuh kabupaten di NTT merasakan dampaknya. Bahkan BNPB dalam datanya melaporkan bahwa ada dua kabupaten yang mengalami kerusakan dan dampak yang luar biasa yaitu kabupaten Manggarai dan kabupaten Manggarai Timur.
Data terkini dari BNPB, tertanggal 20 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia menjadi 72 orang. Korban luka-luka sebanyak 900 orang, dan 82.691 orang mengungsi serta 18.019 kepala keluarga terdampak. Tidak hanya itu, kerugian materilnya ada 29.001 rumah rusak termasuk fasilitas ibadah dan fasilitas umum.
Makna Bencana sebagai Buah Empati
Adalah penting untuk memandang bencana dari perspektif islam dan kemanusiaan. Dalam sudut pandang Fikih Bencana yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (2015), kata bencana memiliki padanan istilah dalam Al-Qur’an yaitu musibah, bala’, fitnah, ‘azab, fasad, halak, tadmir, tamziq, ‘iqab, dan nazilah.
Istilah – istilah tersebut mengandung makna yang berbeda-beda dalam teks dan konteksnya. Istilah Bala’ diartikan sebagai “cobaan untuk memperteguh keimanan”. Adapun istilah fitnah lebih dekat pada makna bencana sosial yang diakibatkan oleh ketegangan sosial antar manusia.
Sedangkan istilah Azab diartikan sebagai “ragam peristiwa yang menimpa manusia karena perbuatannya yang abai terhadap ketetapan dan hukum Allah”. Sementara istilah Fasad merupakan bencana yang diakibatkan oleh manusia yang bertentangan dengan ketetapan Allah.
Dalam makna lain tentang bencana, Halak bersandar pada suatu kehancuran dan kebinasaan yang menjadi hukum ketetapan Allah. Makna bencana lainnya melalui istilah Tadmir diartikan sebagai sifat dari suatu peristiwa yang berdampak merusak dan disebabkan oleh manusia juga oleh alam.
Selain itu, istilah Tamziq merupakan peristiwa buruk yang murni disebabkan oleh ulah manusia. Sedangkan istilah Iqab merupakan kejadian berupa hukuman disebabkan oleh sikap pengingkaran manusia terhadap Allah dan Rasul serta istilah Nazilah yang berarti bencana sebagai hukuman dari Allah untuk manusia.
Berdasarkan istilah dan makna bencana di atas, secara teknis dan konseptual kita sering menggunakannya secara bergantian. Oleh karena itu, makna dasar ini menjadi relevan sebagai bekal pengetahuan tentang bencana dari perspektif fikih islam karena berkaitan dengan wawasan kemanusiaan dan kepekaan sosial (empati).
Berkhidmat kepada Kemanusiaan
Setiap bencana mengandung hikmah dan pelajaran bagi setiap manusia, baik sebagai manusia yang terdampak atau tidak. Oleh karena itu, bencana harus disikapi dengan arif bijakasana agar kita mampu berkhidmat untuk merespons bencana tersebut. Sebagai pelajaran yang sudah terjadi maka manusia harus merencanakan mitigasinya, dan bagaimana merespons kedaruratannya hingga masa pemulihannya.
Hamim Ilyas dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengatakan bahwa berkhidmat terhadap bencana berarti menyelami makna terdalam. Hamim mendasarkan argumennya pada Surat Al-Maun tentang Yatim dan Miskin serta orang yang mendustai agama. Mengapa demikian, karena manusia yang tertimpa bencana mengalami kerugian bahkan kehilangan harta bendanya yang berharga. Bisa jadi bagi seorang anak, karena bencana orang tuanya berpulang dan Ia menjadi yatim duafa atau penyandang masalah kesejahteraan.
Oleh karena itu, menurut Hamim Ilyas, berkhidmat kepada yatim dan miskin dilakukan dengan empat prinsip: 1. Memuliakan, 2. Keberpihakan, 3. Memperlakukan dengan adil, dan 4. Memberikan kebaikan nyata. Al-Qur’an telah menunjukkan bukti dari pengkhidmatan itu melalui upaya memberikan perlindungan dan santunan, memperhatikan masa depan, berlaku adil dan tidak bersikap kasar serta mengelola harta yang dimiliki yatim dengan cara terbaik.
Dengan upaya pengkhidmatan itu, akan ada usaha-usaha yang dapat dilakukan, misal setelah masa tanggap darurat bencana akan masuk pada fase pemulihan, sebagai ikhtiar menolong sesama bisa dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dengan 4 orientasi yang terus bisa dikembangkan sesuai kebutuhan, yaitu: 1. Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi kesejahteraan, 2. Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi kemandirian dan kelestarian, 3. Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi advokasi dan perubahan sosial, 4. Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi advokasi kebijakan publik dan gerakan sosial.
Hal itu diperkuat oleh pemaknaan terhadap bencana yang diungkapkan oleh Pakar Manajemen Bencana dari PP Muhammadiyah, Rahmawati Husein bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Menurut Rahmawati Husein dalam memahami bencana dan pengelolaannya yang menjadi poin penting adalah dari tanggap darurat ke pengurangan risiko bencana. Ia menilai sejauh ini masih ada sebagian masyarakat yang melihat bencana alam sebagai sesuatu yang datang di luar kemampuan manusia. Maka kecenderungannya menunggu kejadian tersebut dialami atau menimpa diri mereka tanpa ada pembelajaran untuk mitigasi dan penanggulangan risiko bencananya.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
MENGECAM PENYANDERAAN 9 AKTIVIS KEMANUSIAAN INDONESIA DAN BANTUAN KEMANUSIAAN GLOBAL SUMUD FLOTILLA OLEH AKSI MILITER ISRAEL
Jakarta, 20 Mei 2026
Aksi militer Israel yang melancarkan penyergapan terhadap relawan kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0, menuju Gaza, Palestina, merupakan bentuk teror dan melanggar hukum internasional. Tindakan intersepsi itu terjadi pada Senin, 18 Mei 2026, di perairan internasional Siprus, tepatnya di kawasan Laut Mediterania Timur.
Misi kemanusiaan untuk Palestina yang diinisiasi oleh masyarakat global yang berjumlah 426 Relawan dari 40 negara berlayar menggunakan 50 kapal, merupakan aktivis kemanusiaan dari berbagai macam profesi. Salah satunya negara Indonesia, yang di dalamnya ada 9 orang aktivis kemanusiaan yang mewakili lembaga amil zakat dan jurnalis kemanusiaan.
Berdasarkan informasi terbaru, pada 19 Mei 2026 pukul 21.02 WIB, militer Israel telah mencegat dan memaksa 40 kapal kemanusiaan tersebut untuk berhenti di perairan internasional. Kabar tersiar lainnya melalui media internasional yang sampai ke Indonesia, para relawan kemanusiaan ini dipaksa berlutut dengan kondisi tangan terikat di belakang.
Dengan bersenjata, pasukan militer Israel berjaga dari kapalnya memberikan ancaman. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tetap pada pendiriannya sebagai upaya membela hak Israel mencegat kapal kemanusiaan itu. Bahkan, Netanyahu, memerintahkan agar semua aktivis kemanusiaan segera dideportasi.
Atas landasan hukum dan etika kemanusiaan, Kami dari Lembaga Amil Zakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LAZISMU), yang juga sebagai bagian dari lembaga pengelola zakat, menyatakan kerisauan atas krisis kemanusiaan yang terjadi menimpa aktivis kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0.
Kami sekaligus mengecam setiap bentuk intervensi yang dilakukan dengan kekerasan yang sewenang-wenang oleh pasukan militer Israel terhadap misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0.
Bantuan kemanusiaan amanah rakyat Indonesia, berupa pangan, logistik, dan penunjang medis serta kesehatan yang diambil-alih dengan paksa merupakan upaya perampasan, dan tidak semata menahan sementara tetapi menghentikan akses atas hak hidup rakyat Palestina. Ini juga merupakan bentuk perendahan martabat kemanusiaan dan solidaritas internasional, termasuk Indonesia.
Ancaman represif tersebut adalah pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Tindakan militer Israel, melanggar Pasal 59 Konvensi Jenewa IV (1949) serta Protokol Tambahan I Pasal 70 dan 71, yang mewajibkan perlindungan mutlak bagi personil pekerja kemanusiaan dan kewajiban untuk memfasilitasi akses lintasan bantuan tanpa hambatan.
Pencegatan distribusi bantuan kemanusiaan yang disengaja turut melukai wajah kemanusiaan dan ancaman kelaparan di Gaza, Palestina, serta mencederai prinsip-prinsip dasar kemanusiaan universal yang dijunjung tinggi oleh komitmen internasional yang dibuat pada World Humanitarian Summit 2016, sebagai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan sejumlah inisiatif global lainnya.
Berpijak dari prinsip dasar kemanusiaan dan hukum humaniter internasional tersebut, Kami dari LAZISMU, dalam situasi darurat yang menyertai, dan atas nama solidaritas kemanusiaan, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap:
Berikut pernyataan sikap yang LAZISMU sampaikan sebagai wujud solidaritas kemanusiaan universal dan akan terus ikut mengawal dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan akses kemanusuiaan global bagi hak kemerdekaan rakyat Palestina.
Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak pernah lelah mengawal setiap aksi kemanusiaan, sekaligus memanfaatkan ruang-ruang media sosial dengan narasi solidaritas kemanusiaan dan dukungan penuh bagi kemerdekaan rakyat Palestina. LAZISMU juga menyerukan kepada Masyarakat Indonesia untuk tidak letih membantu rakyat Palestina.
