PURWOREJO --- Komunitas di Wadas adalah warga terdampak proyek strategis nasional (PSN), setelah berhadapan dengan hukum atas pendiriannya untuk menolak tambang. Satu tahun penolakan warga Wadas berlangsung. Kehadiran PP Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) yang didukung Lazismu melakukan advokasi salah satunya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan daya ekonomi.    

Pada 13 Agustus 2024, tepat di siang hari, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) PP Muhammadiyah dan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) hadir bersama warga Wadas.

Kedatangannya saat itu untuk meresmikan program pemberdayaan yang bertajuk Al Maun Goes to Village, sebuah inisiatif konkret dalam melakukan pendampingan warga yang menolak tambang dengan meresmikan peternakan yang dikelola masyarakat setempat yang diikuti dengan aktivasi workshop berisi tentang pengelolaan peternakan dan pertanian kepada warga yang menjadi korban tambang.

Agenda Al-Maun Goes to Village merupakan program rumusan yang berkolaborasi dengan Lazismu dan sudah berjalan sejak Mei 2024. Intisari kegiatannya meliputi peningkatan daya ekonomi masyarakat Wadas dalam sektor peternakan dan pertanian. Aktivasi kegiatan serupa juga dilaksanakan di lokasi lain yaitu Banyuwangi dan Batam.

Melalui laman resminya muhammadiyah.or.id (20/8/2024), dikabarkan bahwa kegiatan pemberdayaan untuk warga Wadas memetik siasat kreatif agar tetap mendapatkan sumber ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan. Hal itu sangat diperlukan, seperti upaya membangun usaha peternakan berbasis komunitas.

Yang menarik dari kolaborasi kerja ini, program peternakan dikemas dengan berbasis komunitas yang tata kelolanya fokus pada komoditas kambing.  Dengan label Wadas Farm warga memeroleh pendampingan yang sebagian besar melibatkan partisipasi anak-anak muda, diupayakan secara menyeluruh.

Materi pendampingan program peternakan diberikan secara bergantian mulai dari pelatihan manajemen bisnis, pembangunan kandang, konsultasi hewan ternak, perencanaan kedaulatan pakan ternak, sampai urusan kedaulatan obat bagi hewan ternak.

Sekretaris LHKP PP Muhamamdiyah, David Efendi mengatakan warga yang bertahan adalah mereka yang memperjuangkan hak-haknya. “Semoga program ini bisa lestari berapapun warganya yang masih bertahan memperjuangkan idealisme lingkungan hidup. Kami setia pada warga Wadas untuk tetap menemani sampai batas akhir,” pungkasnya.

Bersama rombongan LHKP turut hadir jajaran pengurus harian Ketua LHKP PPM, Ridho Al Hamdi, Wakil Bendahara Shanty Saleh, dan juga anggota LHKP Sanna Ulail.

Seperti dilansir dalam laman resmi Muhammadiyah, Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas dalam silaturahim ini memberi suntikan semangat kepada warga Wadas yang senantiasa konsisten mempertahankan keadilan warga di tengah gempuran eksploitasi pertambangan.

“Walaupun Muhammadiyah ada kesamaannya dengan NU, yaitu menerima izin usaha tambang, tetapi Muhammadiyah melalui LHKP MHH dan LBH AP itu tetap akan mendampingi masyarakat, agama, suku apapun juga. Semoga tidak, menjadi korban PSN (Proyek Strategis Nasional),” tegas Busyro Muqoddas.

Pasalnya, rutinitas sidang di pengadilan untuk mempertahankan tanah warga dari kuasa ekonomi pertambangan sangat menyitas energi, waktu, dan biaya. Oleh karena itu, dikatakan bahwa sumber pendapatan dari Wadas Farm juga menjadi penjaga api semangat perjuangan ruang hidup masyarakat.

Busyro melanjutkan bahwa Muhammadiyah tetap memiliki misi membela yang lemah yang sesuai dengan semboyan dari Muhammadiyah yaitu, penolong kesengsaraan oemoem (PKO), termasuk kambing-kambing kita bela, kita beri kandang yang baik.

Dengan demikian pendekatan filantropi pintu masuk yang strategis dalam melakukan pendampingan melalui pembaruan distribusi zakat, infak dan sedekah agar sesuai dengan kebutuhan warga sebagai penerima manfaat, seperti di Desa Wadas ini. Tujuannya supaya pengelolaan kambingnya semakin berkemajuan, silaturahim ini juga dibersamai dengan Muhammad Abduh Zulfikar dan Syafi’i Latuconsina.

Kehadirannya berbagi pengalaman dan pengetahuan semakin membuat hangat proses diskusi terkait pemberdayaan petani berbasis komunitas. Kedatangan para ahli dan praktisi ini menjadi tambahan motivasi. Selain berfungsi untuk menjaga ketahanan ekonomi dasar dan kelestarian lingkungan, hasil pendampingan ini ke depannya jika pendapatan dari ternak ini memberikan nilai juga dapat menjaga perjuangan hukum warga Wadas.

Dalam kesempatan berbeda, Ardi Luthfi Kautsar Direktur Program Lazismu mengatakan program ini tidak lain upaya sinergi Lazismu dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis jamaah. “Terutama untuk masyarakat yang memang secara keadaan sedang kurang beruntung sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,” tandasnya.

Lazismu sebagai penghimpun dana tentunya sangat terbantu dalam penyaluran dana zakat infak dan sedekah, melalui kegiatan Al Maun Goes To Village yang digagas oleh LHKP PP Muhammadiyah. Selain lebih strategis, tentunya bisa menyasar masyarakat yang terverifikasi sangat membutuhkan.

[Kelembagaan dan Humas Lazismu PP Muhammadiyah/sumber disarikan dari Muhammadiyah.or.id]