"Warga sipil tentu saja adalah pihak yang paling menderita akibat konflik bersenjata, apalagi saat ini hampir sebahagian besar negara dan warga di dunia masih berjuang untuk keluar dari krisis pandemi COVID-19, termasuk Palestina," ujar IHA dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/5).
Mereka meminta semua pihak untuk mengedepankan langkah diplomasi dan negosiasi yang difasilitasi oleh PBB untuk mencapai perdamaian, berpedoman pada resolusi Dewan Keamanan PBB dan berdasarkan parameter yang disepakati secara Internasional.
Aliansi yang diikuti oleh 25 jaringan LSM/Ormas kemanusiaan tersebut mengutuk tindakan Israel yang mengusir warga Palestina di wilayah Sheikh Jarrah dan berlanjut pada penyerangan ke Jalur Gaza Palestina yang dilakukan secara membabi buta. Hal ini berdampak korban jiwa pada masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik ini. Khususnya perempuan dan anak – anak, termasuk serangan yang diarahkan kepada fasilitas umum seperti kantor perwakilan media – media, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan rumah ibadah.
Selain itu, mereka mendesak Israel untuk menghentikan segala tindakan agresi dan diskriminasi terhadap bangsa Palestina, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mematuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dalam memberikan perlindungan secara luas kepada masyarakat sipil.
"Israel juga harus menghentikan segera tindakan yang secara nyata mengarah pada pelanggaran atas Hukum Kemanusiaan Internasional dan Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 1977 yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dari konflik dan peperangan, khususnya anak–anak, perempuan, difabel, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya," tegas IHA bersama Tokoh Penggerak Kemanusiaan Lintas Agama.
IHA juga mendesak Dewan Keamanan PBB agar memberikan sanksi kepada Israel atas tindakan yang telah melanggar prinsip - prinsip kemanusiaan, keamanan dan perdamaian internasional.
Mereka meminta otoritas Israel, Palestina, Yordania dan Mesir untuk membuka dan menjamin akses serta keamanan bagi pegiat dan organisasi kemanusiaan dalam memberikan bantuan kemanusiaan, pekerja medis dalam menjalankan tugas kesehatan dan pekerja media dalam menjalankan tugas jurnalisme.
"Mendukung langkah-langkah diplomatik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam berbagai forum internasional dan mendorong peran kepemimpinan aktif Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB," imbuhnya.
Kepada masyarakat Indonesia lintas agama, mereka berpesan agar terus berdoa sekaligus memberikan dukungan moril maupun materil agar krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina segera berakhir.
Seluruh organisasi masyarakat yang tergabung dalam IHA tersebut menyatakan siap memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan kepada bangsa dan rakyat Palestina dengan tetap berkoordinasi melalui Pemerintah Republik Indonesia.
Reporter: Yusuf
