SEMARANG -- Pilar ekonomi di persyarikatan Muhammadiyah digadang-gadang menjadi obat mujarab dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Di dalamnya, geliat dakwah dan gerakan pemikiran sinarnya menjadi pelita yang tidak boleh redup.
Di luar gerakan kemanusiaan, pendidikan dan kesehatan, pilar ekonomi ini menyimpan potensi yang masih belum tersentuh sepenuhnya. Bahkan potensi yang ada ini diharapkan menjadi pelipur kelesuan ekonomi dan situasi nasional yang tidak pasti.
Dalam potensi itu gerakan zakat telah menjadi magnet sekaligus arena baru pusat inovasi sosial. Lewat ekosistemnya Lazismu dengan segenap regulasi dan perannya membutuhkan rekan sejawat untuk bisa mentas. Alternatifnya selain lembaga, majelis, ortom, dan lainnya, keberadaan BPRS dinilai stabil agar bisa melompat lebih tinggi menggandeng umat.
Isyarat menangkap peluang tersebut bisa menjadi lokomotif mendongrak keuangan inklusif melalui ekosistem filantropi Islam. Telaah tentang hal itu diungkapkan praktisi keuangan syariah Sukamto yang disampaikan dalam Muhammadiyah Zakat Summit 2026, di Hotel Dafam, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada 6 November 2026.
Berdasarkan kajiannya, menurut Sukamto, semua pilar dakwah persyarikatan lahir dan tumbuh dari rahim semangat dan sikap filantropi warga Muhammadiyah. “Muhammadiyah menjadikan pilar ekonomi menjadi pilar keempat, hal ini didasari atas kondisi umat Islam yang dinilai masih lemah dari sisi ekonomi”, jelasnya.
Nyatanya, sambung Sukamto, merujuk data BPS, untuk Maret 2025, garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan. Jika dihitung per hari, angka ini setara dengan Rp 20.305. Penduduk miskin ini pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan.
Menakar Potensi Bank Syariah
Dalam suatu analisis keuangan belakangan ini, khususnya soal pertumbuhan ekonomi, para peneliti memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia idealnya berada di angka 6 – 7 persen. Faktanya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026, naik dari 5,29 persen pada kuartal II.
Angka-angka itu masih beranjak di angka 5 persen. Salah satu faktornya ditengarai akibat masih belum optimalnya dukungan sektor keuangan, khususnya perbankan. Pada situasi lain cukup banyak penelitian yang membuktikan bahwa sektor perbankan merupakan tumpuan terkait dengan capaian pertumbuhan ekonomi.
Beragam data menggambarkan perbankan memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pendanaan perbankan diharapkan mengalir lebih besar ke sektor riil dengan suku bunga terjangkau. Dengan begitu ada warna pertumbuhan ekonomi dengan daya saing pelaku usaha yang sehat sehingga optimisme bisa terealisasi dari kontribusi perbankan.
Masih segar dalam ingatan, kata Sukamto, pada pertengahan tahun 2025 ramai dibicarakan tentang Bank Muhammadiyah. Ada banyak pihak menyarankan, jika Muhammadiyah mampu mendirikan Bank Syariah sendiri. Pertanyaannya, kata dia, apakah Muhammadiyah punya Bank Syariah?
Untuk menjawab itu, menurut Sukamto berdasarkan data yang diolah dari OJK tahun 2026, BPR Syariah milik Muhammadiyah hanya berjumlah 15 unit. “Asetnya 1,6 triliun dengan komposisi layanan pembiayaan nasabah sebanyak 15.000 dan layanan simpanan sekitar 150.000”, paparnya.
Pada praktiknya, kata dia, total pembiayan BPR Syariah sebesar 960 miliar sedangkan untuk UMKM sebesar 720 miliar atau 75 persen dengan jumlah nasabah kurang lebih 11 ribu. Sementara itu, melihat profil UMKM menurut Kemenkop pada 2024 jumlahnya 66,5 juta, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 120, 6 juta – 147,67 juta.
Sukamto meyakini Muhammadiyah memiliki peran yang signifikan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi umat. Jika dihitung, peran BPRS Persyarikatan pada UMKM dengan jumlah nasabah 11 ribu, maka ada nilai kontribusinya sebesar 0,016 persen atau 0,02 persen.
“Konsep UMKM yang dimaksud merujuk pada sektor usaha yang memiliki skala kecil atau menengah dengan jumlah karyawan yang terbatas serta aset yang relatif rendah”, ujarnya. Dia juga melihat UMKM sering kali menjadi sumber inovasi dan kreativitas perekonomian. Dengan skala yang kecil itu, UMKM bisa bergerak elastis dan beradaptasi dengan perubahan pasar.
“Menciptakan produk atau layanan baru dan memperkenalkan praktik bisnis inovatif. Mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat”, pungkasnya. Selain itu UMKM juga bisa mendorong pengembangan rantai pasok lokal dan memberikan dampak positif terhadap sektor lain.
Di lapangan, Sukamto menyadari UMKM masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Salah satunya legalitas, transaksi keuangan yang tidak tercatat, dijalankan oleh anggota keluarga sehingga sulit memisahkan uang modal usaha dan uang pribadi.
Tantangannya bukan itu saja, lemahnya pendampingan juga memicu UMKM sulit untuk berkembang bahkan terancam tutup. Ia mengaku BPRS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan. Solusinya, dalam kerangka gerakan dakwah Muhammadiyah, menggandeng berbagai pihak termasuk Lazismu.
Ia menyebut potensi yang saling mendukung itu dengan istilah Close loop. Yaitu sistem pembayaran keuangan yang hanya dilakukan di antara AUM persyarikatan dalam satu ekosistem. “Ibaratnya dari kantong kiri ke kantong kanan”, tuturnya.
Oleh karena itu gerakan jamaah ekonomi merupakan semangat yang masih perlu didorong sehingga aktivitas kolektif ekonomi umat Islam yang terorganisir, bervisi, terstruktur, berkepemimpinan mampu memperkuat tujuan untuk perubahan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam dengan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan profesional.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
