SEMARANG -- Dasar hukum syariah dalam tata kelola lembaga amil zakat menyentuh aspek terdalam yaitu kepatuhan. Kepatuhan inilah pilar utama dalam menjaga amanah dana umat, reputasi lembaga dan kepercayaan Masyarakat, didalamya ada peran muzaki dan mustahik.
Lazismu terus memantapkan langkah strategis, memperkuat tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan selaras dengan syariat Islam. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Nasional Tata Kelola Syariah Zakat - Forum Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lazismu se-Indonesia, berlangsung di Hotel Dafam, Semarang, Kamis, 5 November 2026.
Kegiatan ini menjadi agenda penting dalam rangkaian perhelatan Muhammadiyah Zakat Summit 2026. Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat, Ahmad Imam Mujadid Rais, dalam sambutannya memaparkan, Lazismu terus berbenah melalui evaluasi eksternal maupun internal.
Pada Oktober lalu, Lazismu Pusat telah menjalani proses audit syariah oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI selama kurang lebih enam hari, yang meliputi pertemuan tatap muka dan penyiapan dokumen. Dari proses audit syariah itu, Lazismu berhasil meraih predikat "Baik".
"Pengalaman audit syariah tahun ini dan lima tahun yang lalu harus menjadi pembelajaran berharga dalam menegakkan prinsip kelembagaan sesuai pedoman”, tegasnya. Kita harus segera menindaklanjuti notisi dan rekomendasi dari Kemenag selambat-lambatnya 7 November 2026.
Ke depannya, sambung Mujadid Rais, kita bercita-cita dan menargetkan agar tata kelola Lazismu bisa naik menjadi kategori Terpuji. Lebih jauh, Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi tata kelola zakat dengan regulasi negara.
Kendati di internal Muhammadiyah, ada kepatuhan pada putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah,Ia mengingatkan, penyaluran dana zakat harus terus dievaluasi agar semakin berdampak dan tepat sasaran.
Ia memberikan kritik membangun dalam praktik di lapangan yang masih ada menempatkan golongan asnaf fi sabilillah sebagai jalan akhir menyerap dana program. "Tantangan nyata di negara kita saat ini semakin banyaknya masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan namun tidak mampu bersuara”, ujarnya.
Lazismu harus hadir untuk mereka. Dengan disahkannya pedoman Lazismu yang baru, pengawasan DPS akan memastikan seluruh proses perencanaan, penghimpunan, dan pendistribusiannya senantiasa berdasarkan pada prinsip Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.
Sejalan dengan hal itu, Ketua DPS Lazismu Pusat, Dadang Syarifudin, menyebut bahwa pengesahan pedoman khusus kepengawasan syariah ini merupakan sebuah "lompatan organisasi yang luar biasa". Ia mengungkapkan, selama bertahun-tahun, DPS belum memiliki panduan kerja spesifik dan hanya bersandar pada aturan umum persyarikatan.
Pedoman baru itu, mengatur tiga pilar utama: kerangka sosialisasi, panduan audit dan pengawasan syariah, serta instrumen pedoman teknis. Berdasarkan struktur terbaru, posisi DPS ditetapkan setara dengan Badan Eksekutif, berada langsung di bawah Badan Pengurus yang bertindak sebagai penentu kebijakan.
"Dalam proses penyusunan program kerja maupun penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), kini diwajibkan adanya opini dan persetujuan syariah (sharia approval) dari DPS”, kata Dadang seraya membuka forum itu.
Begitu pula pada tahap pelaksanaan dan pelaporan program ada peran DPS. Jika ada kendala syariah di lapangan, DPS akan mengeluarkan opini untuk memperkuat aspek kepatuhan di Tingkat manajemen eksekutif. Ia juga menegaskan, peran DPS fokus pada pengawasan, tanpa mengambil alih fungsi manajemen eksekutif.
Lazismu berharap standardisasi kepatuhan syariah dapat segera diimplementasikan secara seragam di seluruh tingkatan di momen forum nasional ini. Pedoman ini diharapkan menjadi jawaban atas berbagai dinamika di perwakilan wilayah dan daerah.
Sebelumnya, fungsi DPS terkadang masih dirangkap oleh entitas tertentu atau belum memiliki struktur yang definitif. Pengawasan terpadu dan konsisten dari pusat hingga daerah diyakini akan semakin meningkatkan kepercayaan umat terhadap Lazismu.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
