SEMARANG -- Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hilman Latief, menegaskan pentingnya memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah Lazismu.
Menurutnya, kedua prinsip itu merupakan fondasi utama dalam membangun sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana umat. Pesan itu disampaikan Hilman Latief dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lazismu 2027 yang berlangsung di Radjawali Semarang Cultural Center, pada Jumat (6/11/2026).
Hilman menjelaskan, akuntabilitas dan transparansi harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, hingga pelaporan dana yang telah dihimpun. Menurutnya, setiap tahapan harus memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Mencari uang atau mencari dana itu juga harus akuntabel. Mekanisme, model, dan teknologi yang digunakan dalam penghimpunan harus jelas. Jangan sampai proses penghimpunannya tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Selain aspek penghimpunan, Hilman menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola internal Lazismu. Ia meminta agar berbagai aspek manajemen diperiksa secara mendalam untuk menemukan ruang perbaikan, baik dari sisi sistem maupun pelaksanaan program.
"Saya meminta untuk memeriksa sampai ke akar-akarnya, sampai ke dasar-dasarnya. Berikan data manajemen atau temuan-temuan yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki pola pengelolaan, kita harus duduk bersama", tegasnya.
Ia menilai, keterbukaan dalam mengidentifikasi kekurangan justru menjadi langkah penting memperkuat kelembagaan. Hilman mengingatkan, kepercayaan publik tidak dibangun dengan menutupi persoalan, melainkan melalui keberanian melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
"Kekurangan di sana-sini tidak apa-apa. Namun, kita harus memperbaikinya. Di situlah kepercayaan masyarakat akan tumbuh", ungkapnya. Pada aspek pendistribusian, Hilman juga menekankan agar penyaluran dana ZIS dilakukan secara inklusif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan tanpa dibatasi latar belakang organisasi.
Ia mengapresiasi komitmen Lazismu yang selama ini membuka akses manfaat bagi masyarakat luas. "Alhamdulillah, meskipun namanya Muhammadiyah, penerima manfaat tidak benar-benar kita batasi berdasarkan kemuhammadiyahan. Artinya, manfaat dana umat harus dapat dirasakan oleh siapa pun yang memang berhak menerimanya," tandasnya.
Di sisi lain, Hilman mengapresiasi capaian penghimpunan Lazismu sepanjang 2026 yang capaiannya senilai Rp827,69 miliar. Angka itu dinilai sebagai hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran, sekaligus menjadi modal optimisme untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.
Ia menyebut target penghimpunan sebesar Rp 1 triliun pada 2027 sebagai penyemangat untuk memperkuat kapasitas lembaga. "Insya allah, Rakernas ini sudah menegaskan penghimpunan tahun depan Lazismu menargetkan Rp 1 triliun. Lewat kerja keras plus kerja cerdas, semoga kita bisa mencapai target itu”, katanya.
Dia menambahkan, capaian itu harus diimbangi dengan pelaporan keuangan yang transparans dan akuntabel. Setiap dana yang dihimpun harus dapat ditelusuri penggunaannya, termasuk kejelasan penerima manfaat dan kelayakan mereka dalam memperoleh bantuan.
"Nilai pentingnya, kita harus transparans dan akuntabel dalam penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, maupun pelaporan dana. Siapa yang menerima bantuan, apakah memenuhi kriteria atau tidak, semuanya harus jelas," pungkasnya.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
