SEMARANG -- Masalah zakat, infak dan sedekah itu semula bukan karena kekurangan orang derma dan bukan pula ketidakpercaaan pada lembaga. Tapi, kepercayaan yang tidak terhubung, sesuatu yang melekat pada orang dan tempat terdekat, belum pada institusi.
Bertempat di Astoria Ballroom Hotel Dafam, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jum’at (6/11/2026), peserta Simposium Muhammadiyah Zakat Summit 2026 dibuat terkejut. Pasalnya, peneliti Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyuguhkan argumen itu di saat lembaga amil zakat bergelut dengan peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan.
Padahal dalam diagnosa sementara, pegiat filantropi merasa komunikasinya belum maksimal, ditambah faktor kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat belum tumbuh signifikan. Alih-alih dugaan selama ini mendekati kebenaran, malah berbalik karena faktanya belum ada jembatan penghubung dalam jarak sosial yang dekat dari lembaga kepada muzaki.
Kondisi itu menjadi tantangan bagi Lazismu yang ada dalam langgam gerakan dakwah Muhammadiyah. Burhanuddin mengungkapkan potret kedermawanan itu potensinya dalam angka sebesar Rp 343 triliun. Dari mana angka itu diperoleh? Ia menjelaskan dari hasil risetnya. “Tidak main-main populasi dan sampelnya 8.360 responden muslim”, paparnya.
Bahkan didalam risetnya, Ia menemukan anomali. Pada kenyataannya yang derma masif, tetapi lembaga formal hanya menangkap sebagian kecil. Burhanuddin menyigi lebih jauh bahwa sebagian orang memilih berderma di jalur informal dan itu adalah pilihan rasional.
Menurutnya sebagai perbandingan angka potensi itu setara dengan derma sukarela yang mengalir tiap tahun tanpa ada paksaan negara. Yang menakjubkan, hampir seluruhnya tidak tercatat dalam laporan keuangan mana pun. Nilai sebesar itu, dikeluarkan masyarakat muslim dewasa Indonesia dalam dua belas bulan terakhir, yang bentuk zakat fitrah, zakat maal, infak, sedekah, kurban, dan wakaf.
Dalam paparannya itu, Burhanuddin menemukan tiga hal yang dicatat, yaitu potensinya sangat tinggi, didominasi derma ritel bernilai kecil, dan alirannya ke lembaga formal sangat kecil. Lantas, Ia merinci hampir semuanya mengeluarkan zakat fitrah, sebesar 98,5 persen. Selebihnya menunaikan infak dan sedekah sebesar 74,8 persen.
Sementara itu, zakat harta (maal) tergolong masih kecil sebesar 9,3 persen. Diikuti dengan kurban sebesar 10,2 persen dan wakaf sebesar 5,8 persen. Dia menilai zakat fitrah dan infak/sedekah menandai derma yang bersifat umum (universal).
Sedangkan kurban, zakat harta dan wakaf justru menandai derma yang paling bergantung pada tata kelola lembaga. “Ada jurang yang begitu terang antara 74,8 persen dan 10,2 persen, yang kenyataannya adalah ruang kerja kita”, pungkasnya.
Jadi dari riset ini, kata dia, sebagian besar masih didominasi oleh lembaga-lembaga informal. Temuan selanjutnya, setiap muslim tahu hukum zakat harta, namun sebagian lain tidak menunaikannya. “Tiga dari empat warga tahu bahwa gaji wajib dizakati. Hanya 9,3 persen yang benar-benar menunaikan zakat maal. Jurang ini bukan jurang tentang pengetahuan fikih”, beber Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta ini.
Dengan demikian, hasil riset itu menampilkan adanya jarak antara besarnya potensi zakat, infak dan sedekah umat Islam di satu sisi, dan memperlihatkan kemampuan lembaga pengelola zakat formal untuk meraih penghimpunannya di sisi lain.
Menyerahkan Langsung Zakat Hartanya
Dari sejumlah temuan riset berdasarkan Survei Nasional ZISWAF, pada 20 Januari – 5 Februari 2026, Burhanuddin mengupas zakat maal (harta) yang dalam praktiknya dua dari tiga yang menunaikan menyerahkan langsung kepada saluran informal. Ia merinci diberikan langsung kepada asnaf fakir-miskin dan mualaf sebesar 67,4 persen. Selain itu, diberikan langsung kepada kiai, ustadz, panitia zakat atau amil perorangan sebesar 54,9 persen.
Pola yang sama berulang dilakukan muzaki dalam membayar infak, sedekah dan wakaf. Untuk infak sedekah ditunaikan langsung di kotak infak masjid, rumah makan dan tempat umum sebesar 84,8 persen. Selanjutnya, diberikan langsung kepada pemimpin agama, panitia sedekah dan amil perorangan sebesar 42,4 persen.
Dalam kondisi berbeda, mereka yang menunaikan langsung kepada organisasi islam dan Lembaga amal umum sebesar 14,6 persen. Uniknya, yang melalui lembaga amil zakat hanya 9,0 persen, selebihnya lewat badan amil zakat nasional sebesar 7,7 persen.
Sementara itu, yang menunaikan wakaf melalui lembaga informal seperti pengurus masjid, musala, pesantren atau dayah sebesar 80,1 persen. Nazir perorangan sebesar atau pemimpin agama sebesar 31,7 persen, dan dikelola keluarga atau pribadi sebesar 27,3 persen.
Dalam kesempatan lainnya, wakaf yang ditunaikan kepada Lembaga ziswaf, nazir wakaf resmi, atau LKS-PWU sebesar 15,8 persen. Sedangkan yang dibayarkan langsung lewat lembaga resmi seperti badan wakaf Indonesia sebesar 7,4 persen.
Agenda Tata Kelola
Melihat kenyataan itu berdasarkan risetnya, Burhanuddin menawarkan solusinya untuk pengelola zakat formal, termasuk Lazismu. Ia menyarankan dalam agenda tata kelolanya, Lazismu perlu menghadirkan jembatan penghubung kepada lembaga informal itu. “Bukan menggantikannya atau sampai memindahkan mutu tata kelola ke dalam radius kepercayaan yang sudah ada”, pungkasnya.
Paling tidak kata Burhanuddin, membangun jembatan penghubung dengan masjid-masjid yang ada di Muhammadiyah. Bisa dengan memfasilitasi registrasi dan akreditasi amil masjid secara ringan bukan dengan perizinan berat. Sehingga ada jalan akreditasi bertahap dengan tetap melakukan pendampingan oleh Muhammadiyah sebagai ormas.
Kedua, lanjut Burhanuddin dengan transparansi yang bisa dilihat mata. “Seperti papan pengumuman masjid, bukti terima, tunjukkan penerimanya bukan sekadar angka. Yang dicari itu bukan laporan keuangan, melainkan kepastian. Dananya sampai pada orang yang tepat, seperti mereka dapatkan sendiri ketika memberi langsung”, tandasnya.
Saran ketiga yang ditawarkan dia adalah literasi kelembagaan, bukan hanya soal fikih. Dalam lembaga informal keyakinan teologis masih berpengaruh karena hujahnya yang mengena secara persuasif, bukan dengan iklan. Oleh karena itu, mimbar masjid masih menjadi sarana yang ampuh untuk membuka literasi zakat.
(Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
