JAKARTA – Meningkatkan kompetensi dan etos kerja amil menjadi bagian dalam program pemberdayaan Lazismu Pusat. Salah satunya dengan menggelar sertifikasi amil yang tergabung dalam peserta program Philanthropy Academy dengan metode portofolio.
Program Philanthropy Academy merupakan program pemberdayaan yang didesain untuk meningkatkan kapasitas peserta dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis, dalam pengelolaan program filantropi.
Uji kompetensi untuk peserta program Philanthropy Academy adalah babak baru Lazismu dalam program pemberdayaan untuk generasi muda. Ujian kompetensi digelar pada Senin, (11/5/2026), yang diikuti oleh 11 peserta di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah.
Menurut Direktur Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Lazismu Pusat, Ardi Lutfi Kautsar, tujuannya, untuk mencetak generasi profesional yang kompeten dalam mengelola kegiatan filantropi, secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan Masyarakat dan perkembangan zaman.
“Pendekatan portofolio adalah peningkatan kapasitas dengan pembelajaran yang menekankan perencanaan kegiatan yang hasil kerjanya kemudian dikumpulkan dalam satu periode waktu yang telah ditentukan”, jelasnya.
Perencanaan kegiatan, mencakup aspek penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedakah. Ardi mengatakan, peserta ditempatkan di berbagai divisi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan minat pengembangan masing-masing.
“Semua peserta diharapkan memperoleh pengalaman langsung dalam pengelolaan program filantropi secara komprehensif”, tuturnya.
Dalam Uji Kompetensi itu, Manager Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Lazismu Pusat, Shofia Khaerunnisa, mengatakan bahwa secara teknis, sesuai sasaran programnya, menggunakan dua skema program sertifikasi.
“Pertama skema sertifikasi klaster pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan yang kedua, skema sertifikasi klaster pelaksanaan penghimpunan donasi zakat”, paparnya.
Dari indikator kinerja, kata Shofia, ada meningkatnya jumlah sumber daya amil filantropi profesional dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat di lembaga amil zakat, khususnya Lazismu Pusat.
“Setiap peserta mampu memiliki 1 dokumen portofolio dan memiliki suatu hasil berupa tersusunnya laporan praktik individu”, pungkasnya. Ia berharap sesuai perencanaan 80 persen peserta Uji Kompetensi dalam program Philanthropy Academy lulus sertifikasi.
Ihwaluddin Arya Putra, salah seorang peserta uji kompetensi sertifikasi melalui skema Pendistribusian dan Pendayagunaan menyampaikan bahwa melalui uji kompetensi metode portofolio saya merasa diberikan ruang untuk menunjukkan proses belajar, pengalaman, dan kemampuan yang selama ini dijalani.
“Terima kasih kepada pihak Lembaga Sertifikasi Profesi PP Muhammadiyah dan asesor yang telah mendampingi proses ini dengan baik. Semoga hasilnya membawa manfaat untuk langkah profesional ke depan”, imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Hafiz Ardhiyansah, bahwa bersama yang lain, peserta Philanthropy Academy yang mengikuti proses uji kompetensi mengungkapan rasa syukur bisa mengikuti uji kompetensi ini.
”saya sangat senang bisa mengikuti uji kompetensi untuk sertifikasi profesi melalui skema penghimpunan”, katanya seraya mengucapkan terima kasih kepada Lazismu Pusat yang telah memberikan kesempatan untuk dapat magang selama satu tahun bahkan diberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi ini.
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PP Muhammadiyah, Berlin, menyampaikan atas nama LSP, kami mengucapkan selamat mengikuti uji kompetensi kepada seluruh peserta. ”Berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana pengakuan kompetensi yang objektif, profesional, dan bermanfaat bagi pengembangan karier peserta di masa mendatang”, ujarnya.
Adapun bertindak sebagai asesor yaitu, Muarawati Nur Malinda dan Edi Suryanto. Keduanya merupakan asesor tersertifikasi yang telah diakui kompetensinya berdasarkan LSP PP Muhammadiyah.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
Persoalan Dam memiliki dinamika dalam penyelenggaran haji. Khususnya bagi jamaah haji asal Indonesia. Kajian mendalam dilakukan untuk mengupas bagaimana pengelolaan Dam haji dalam perspektif Maqashid Syariah sebagai tujuan luhur yang dicapai oleh syariah.
Ketika Dam berbuah kajian fikih haji yang dinamis, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa Dam boleh dialihkan di tanah air. Fatwa ini tidak hadir seketika. Butuh waktu empat tahun, sejak 2022, bagi Muhammadiyah lakukan kajian lintas disiplin.
Demikian disampaikan Asep Shalahudin, Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dalam Ziska Talk Spesial Qurban: Kupas Tuntas Fikih DAM Haji dan Praktik Baik Qurbanmu Bahagiakan Sesama, pada Selasa, (12/5/2026), di Studio TVMU, Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.
Asep menjelaskan, merujuk pada arti inti Dam, yaitu darah yang dialirkan dari hewan. “Secara definisi Dam adalah penyembelihan kambing, sapi atau unta yang diwajibkan bagi seorang jamaah haji dikarenakan adanya beberapa sebab atau hal yang melatarbelakanginya,” jelas Asep.
Secara hukum asal, penyembelihan Dam memang dilakukan di Tanah Haram. Namun, menurut Asep, terdapat sejumlah kondisi yang memungkinkan terjadinya pergeseran hukum. Dengan kata lain, lanjut Asep, ada fenomena yang menjadi pertimbangan paling tidak ada tiga, yaitu kerusakan lingkungan, manfaat Dam yang tidak optimal, serta masih banyaknya masyarakat fakir - miskin yang membutuhkan.
Menurut Asep, penyembelihan hewan Dam dalam jumlah besar di Arab Saudi berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, mulai dari limbah darah hingga sisa pengolahan hewan. Selain itu, distribusi manfaat daging Dam dinilai belum sepenuhnya optimal.
Dalam kajian Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Indonesia masih menghadapi persoalan kemiskinan dan rendahnya akses sebagian masyarakat terhadap protein hewani. Karena itu, pengalihan Dam ke tanah air dinilai tepat untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas tanpa meninggalkan nilai syariah yang menjadi landasannya.
Fatwa tersebut, ungkap Asep, menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pengelola untuk memastikan pelaksanaan pengalihan Dam dilakukan secara amanah, transparans, dan tepat sasaran sehingga semangat ibadah dan solidaritas sosial dapat berjalan beriringan.
Solusi Atasi Ketimpangan Gizi
Pada perspektif lain, narasumber berikutnya, Rachmadin Ismail, Pimpinan Redaksi Tirto, mengatakan, ketimpangan konsumsi daging merah di Indonesia serta meningkatnya persoalan sampah plastik saat Idul Adha perlu perhatian berbagai pihak.
Ia menilai distribusi daging kurban perlu diarahkan lebih tepat sasaran agar mampu membantu memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat konsumsi protein hewani yang masih rendah, terutama kawasan terluar, terdepan dan tertinggal.
Wilayah Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, masih menghadapi persoalan rendahnya konsumsi daging merah, meskipun daerah tersebut dikenal sebagai salah satu sentra peternakan sapi nasional.
“Di satu sisi mereka menghasilkan sapi, tetapi di sisi lain tingkat konsumsi daging masyarakatnya justru rendah,” pungkasnya. Persoalan storage adalah tantangan besarnya. Daging tidak bisa disimpan lama sehingga lebih banyak dijual keluar ketimbang dikonsumsi masyarakat lokal.
Rachmadin mengatakan, momentum Idul Adha menjadi sarana penting untuk memperbaiki pemerataan konsumsi protein hewani di Indonesia. Apa yang dilakukan Lazismu menjadi relevan, karena protein hewani memiliki kandungan penting seperti zat besi, vitamin B12, dan faktor pertumbuhan yang berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak.
Ia memahami bahwa secara umum, protein hewani tidak selalu dari daging merah. Namun, dalam konteks kurban, distribusi protein hewani merupakan langkah nyata solusi atasi ketimpangan gizi dan membantu perbaikan gizi masyarakat.
Menjangkau Penerima Manfaat Lebih Luas
Salah satu persoalan distribusi kurban adalah daging kurban masih terkonsentrasi di kota-kota. Menyoroti hal itu, Direktur Penghimpunan Lazismu Pusat, Mochammad Sholeh Farabi mengatakan program tersebut lahir dari kegelisahan Lazismu melihat penumpukan distribusi daging kurban di wilayah perkotaan, sementara masih banyak daerah tak tersentuh.
“Kami melihat ada fenomena penumpukan daging kurban di wilayah perkotaan, terutama di kalangan masyarakat menengah ke atas yang rutin berkurban di lingkungan masjid sekitar. Akibatnya, distribusi daging jatuh ke masyarakat yang tergolong mampu,” ujar Farabi.
Ia mencontohkan sejumlah wilayah di NTT yang justru menjual hewan ternaknya ke Pulau Jawa saat jelang Idul Adha. Sementara masyarakat setempat minim akses terhadap daging kurban. Lazismu juga menemukan daerah-daerah yang warganya belum pernah merasakan pelaksanaan kurban secara langsung dalam kerangka ketahanan pangan.
Melalui program Qurbanmu, kata Farabi, Lazismu mengarahkan distribusi kurban ke wilayah untuk mendukung ketahanan pangan, khususunya daerah dengan tingkat konsumsi daging rendah, kawasan terpencil, hingga kawasan terdampak bencana. Farabi juga menegaskan dalam pengelolaan, pengemasan dan distribusinya mengikuti aturan yang berlaku sehingga menjadi ramah lingkungan dan akuntabel.
Sementara itu, Faozan Amar, Dosen FEB Uhamka, menekankan nilai penting aspek penghimpunan menjadi tahapan penting yang harus dipahami amil Lazismu agar program kurban dapat berjalan maksimal. Ia menilai, segmentasi calon pekurban butuh pelayanan prima.
“Siapa sasaran calon pekurban, apakah dari kalangan menengah atas, menengah, atau menengah bawah. Dari situ kita bisa mengetahui sikap, perilaku, serta kebiasaan mereka sehingga pendekatan yang dilakukan menjadi tepat,” tandasnya.
Secara profesional, sambung Faozan, mulai dari jenis hewan yang dipotong, sumber pengadaan hewan, hingga penentuan harga harus dirancang dengan baik agar program berjalan efektif dan akuntabel.
Ia juga menekankan pentingnya menentukan sasaran penerima manfaat secara lebih spesifik. Menurutnya, istilah “kurban untuk semua” masih terlalu luas jika tidak diikuti penjelasan yang jelas mengenai kelompok penerima manfaat.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
TASIKMALAYA – Badan Pengelola Keuangan Haji terus berkomitmen memberikan nilai manfaat dari Dana Abadi Umat. Pada kesempatan ini, Lazismu sebagai mitra kemaslahatan kembali dipercaya menyalurkan bantuan di Pondok Pesantren Amanah Muhammadiyah, Jalan Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, pada Rabu, (6/5/2026).
Mudir Pesantren Amanah Muhammadiyah, Arip Somantri, menyampaikan rasa syukur atas bantuan pendidikan ini. Arip menekankan, bantuan yang diterima akan dimanfaatkan untuk melengkapi fasilitas yang ada di pesantren.
"Bantuan program kemaslahatan dari BPKH, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh internal pesantren, tapi juga tamu yang datang ke pesantren”, paparnya. Bantuan fasilitas yang diterima pesantren berupa laboratorium sains, perpustakaan dan ruang multimedia.
Arip mengatakan, ada barcode tersedia di ruang makan dan ruang tamu yang bisa diakses untuk membaca di perpustakaan digital. Pesantren secara teknis akan menerapkan aturan dalam penggunaan teknologi dalam lingkungan pendidikan. “Salah satunya pengasuh bertanggung jawab atas santri yang membawa laptop dan HP pribadi melalui mekanisme yang ramah anak”, pungkasnya.
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat, Dadang Syarifudin, mengapresiasi kolaborasi antara BPKH dan Lazismu. “Sinergi yang dibangun bukti nyata peran pemerintah dan Muhammadiyah dalam mencetak generasi unggul di lingkungan pesantren”, ungkapnya.
"Mudah-mudahan kolaborasi ini tidak sekadar penyerahan biasa untuk meningkatkan keilmuan anak-anak dan masyarakat sekitar pesantren", kata Dadang yang juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Lazismu Pusat. Prinsipnya, BPKH bermitra dengan Lazismu Pusat sebagai mitra kemaslahatan menjamin program berjalan tepat manfaat.
Seementara itu, Sekretaris Badan Pengurus Lazismu Pusat, Gunawan Hidayat, menegaskan Lazismu berkomitmen mengawal distribusi bantuan tersebut. “Aspek tata kelola dari awal sampai akhir dan pelaporan dilakukan secara akuntabel dan transparans”, bebernya.
Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Pengawas BPKH, Deni Suardini, menyoroti sumber pendanaan yang digunakan. "Sumber dana berasal dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU). Bukandari setoran awal haji milik jamaah”, paparnya Karena itu, prinsip transparansi tetap terjaga yang dikelola dengan profesional dan nilai manfaatnya kembali kepada umat.
Pengasuh dan santri Pondok Pesantren berbahagia. Fasilitas baru untuk menunjang pendidikan nantinya bisa dimanfaatkan dengan tepat guna. Dalam kesempatan itu, BPKH, Lazismu, PWM Jawa Barat dan pengasuh pondok pesantren meninjau langsung bangunan yang sudah rampung.
Bangunan terdiri dari laboratorium untuk praktik sains dan teknologi, Ruang Multimedia sebagai pusat media pembelajaran digital, dan Perpustakaan yang berdiri representatif sehingga bisa meningkatkan minat baca para santri.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
BOGOR – Krisis lingkungan ada di sekitar kita. Kesadaran ekologis selalu mendapat perhatian luas. Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan mendorong aktualisasi gerakan lingkungan yang dimulai dari lembaga pendidikan untuk terlibat aktif yaitu pesantren.
Melalui infrastruktur pendidikan dalam merespons krisis lingkungan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan Pesantren Eco-Saintek Muhammadiyah, di Kampus Pesantren Eco-Saintek Muhammadiyah, Kawasan Rancamaya, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Ahad, (3/5/2026).
Peluncuran pesantren tersebut menjadi momentum penting dalam menghadirkan model pendidikan pesantren modern yang mensintesiskan nilai keislaman, sains, teknologi, dan kesadaran ekologis dalam satu sistem kurikulum pendidikan terintegrasi yang berbasis filantropi.
Hadir dalam peluncuran itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, serta Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hilman Latief.
Secara simbolik, prosesi peresmian dilakukan oleh Abdul Mu’ti bersama Hilman Latief, dan Dedie A. Rachim selaku Wali Kota Bogor. Hal ini kian mengukuhkan Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam krisis lingkungan bahwa pesantren menjadi bagian aktor penting di dalamnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa Pesantren Eco-Saintek Muhammadiyah lahir sebagai ikhtiar menyiapkan generasi masa depan yang cerdas dan progresif. “Diharapkan generasi ini memiliki dampak berkelanjutan yang dibentengi karakter iman, berakhlak mulia, unggul dalam sains dan teknologi, serta memiliki empati terhadap kelestarian lingkungan”, ujarnya.
Pesantren Eco-Saintek Muhammadiyah, sambung Abdul Mu’ti, dicitakan menjadi model pendidikan pesantren masa depan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai Islam berkemajuan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Dikdasmen & Pendidikan Non-Formal (Dikdasmen PNF) PP Muhammadiyah, Didik Suhardi, menyerahkan bantuan sebesar Rp50 juta sebagai dukungan nyata dalam pengembangan Pesantren Eco-Saintek Muhammadiyah.
Bantuan ini menurutnya bisa memperkuat sarana dan fasilitas pendukung pada program pendidikan inovatif berkelanjutan. “Ini adalah wujud komitmen kami dalam menggerakan lahirnya pesantren Muhammadiyah yang unggul, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu melahirkan generasi berkemajuan,” pungkasnya.
Sebagai pesantren berbasis filantropi yang didukung penuh oleh Lazismu, dalam peresmiannya, Muhammadiyah turut meluncurkan Program Beasiswa Santri Unggul 2026 sebagai komitmen membuka akses pendidikan bermutu bagi putra-putri terbaik bangsa.
Kesempatan belajar di Pesantren Eco-Saintek Muhammadiyah diberikan kepada 60 santri terpilih dengan skema program beasiswa pendidikan. Beasiswa diberikan dalam bentuk pembiayaan pendidikan berbasis asrama meliputi pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, hingga penguatan nilai-nilai kepemimpinan.
Program beasiswa pendidikan itu didesain sebagai alur kaderisasi untuk melahirkan generasi santri unggul tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, inovatif, yang siap menjadi kader pemimpin masa depan.
Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat, Ahmad Imam Mujadid Rais, mengungkapkan pesantren berbasis filantropi ini merupakan kolaborasi bersama lintas majelis dan lembaga yang ada di Muhammadiyah.
“Berbasis gerakan filantropi merupakan upaya mendayagunakan wakaf dan lahan berikut bangunan di kawasan Rancamaya ini melalui peran penting sinergi antara majelis pendayagunaan wakaf, Lazismu, Dikdasmen PNF, dan Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah (LP2PM)”, jelasnya.
Mujadid mengatakan, pendanaan awalnya untuk renovasi sebagian bangunan, jalan di dalam kompleks pesantren, hingga penyediaan beasiswa calon santri semua berasal dari wujud nyata gerakan filantropi Islam. Dalam perkembangannya, kata Mujadid, Lazismu menyalurkan Rp 250 juta untuk program beasiswa.
Sebagai informasi, Program Beasiswa Santri Unggul 2026 telah dibuka secara nasional dan memberikan kesempatan luas bagi calon santri dari seluruh Indonesia untuk mengikuti seleksi berbasis kualitas kompetensi.
Pesantren Eco-Saintek Muhammadiyah merupakan pesantren modern setingkat SMA yang mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum pesantren, serta penguatan sains, teknologi, dan kesadaran ekologis dalam satu sistem pendidikan terpadu untuk mencetak generasi berdaya saing global, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan alam.
Turut hadir dalam peresmian ini, Ketua Majelis Dikdasmen & PNF PP Muhammadiyah, Didik Suhardi, Wakil Ketua R. Alpha Amirracahman, dan Wakil Sekretaris Baharuddin, beserta jajaran pimpinan majelis dan lembaga Muhammadiyah serta masyarakat di lingkungan pesantren.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
LIMA PULUH KOTA – Satu unit Gedung baru berupa ruang kelas SD Muhammadiyah Fullday Sarilamak, di Komplek Perguruan Muhammadiyah Hj. Yuliana, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, diresmikan dengan khidmat oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, pada Jum’at (17/4/2026).
Peresmian juga disaksikan langsung Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, Badan Pengurus Lazismu Pusat Muarawati Nurmalinda, Anggota Badan Pelaksana Harian BPKH Harry Alexander, Kepala Divisi Pengelolaan Kepesertaan Haji BPKH Muhammad Thabrani Nuril Anwar, Forkopimda, unsur OPD, Forkopinca Harau, jajaran pimpinan Muhammadiyah Sumbar, kepala sekolah, wali murid serta masyarakat setempat.
Abdul Mu’ti mengatakan bahwa bantuan sarana pendidikan ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi sekolah. “Pembangunan ruang kelas baru serta dukungan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas adalah harapan masyarakat”, ujarnya.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap pemenuhan sarana prasarana sekolah, termasuk fasilitas pendukung yang masih membutuhkan perhatian.
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menyampaikan, dalam upaya menjangkau akses pendidikan yang bermutu bagi masyarakat, langkah pengembangan lembaga pendidikan muhammadiyah di Sarilamak merupakan bagian dari memberikan nilai manfaat yang seluas-luasnya.
Selaras dengan hal itu, Bupati Lima Puluh Kota, Safni turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kontribusi sekolah muhammadiyah di daerah sebagai wujud nyata memajukan dunia pendidikan di Indonesia agar akses pendidikan bermutu bisa dirasakan masyarakat.
Peresmian gedung unit sekolah baru itu, menurut Manager Program Kemitraan Lazismu Pusat, Upik Rahmawati, merupakan hasil kolaborasi BPKH dan Lazismu. “Sumber pembiayaannya berasal dari dana abadi umat yang dikelola BPKH dan diperuntukkan kembali untuk mendukung kegiatan pendidikan, sosial dan dakwah umat Islam”, ungkapnya.
Upik menambahkan, dalam prosesnya pembangunan berlangsung di mulai pada Desember 2025 hingga Februari 2026. Dan resmi diserahkan pada pekan pertama bulan Maret lalu lewat program kemaslahatan BPKH kepada pengelola.
Nurmis Madiati, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sarilamak, mengungkapkan sudah lama kami ingin memiliki ruang kelas baru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah ruang kelas itu kini hadir membersamai kegiatan guru dan peserta didik.
“Kami berterima kasih kepada BPKH, Lazismu dan Kemendikdasmen atas bantuan yang diberikan. Semua bangga dan bahagia,” kata Nurmis yang juga pengelola TK Aisyiyah Sarilamak.
Sekarang sekolah ini sudah ada gedung lokal yang representatif. Kali ini, lanjut Nurmis, dapat 1 ruang kelas belajar baru. Sebelumnya murid-murid hanya belajar dari gedung yang sekarang ini. Bekas rumah yang dihibahkan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
“Di sini muridnya banyak ada 360 peserta didik dengan 18 ruang kelas. Ia berharap BPKH bisa memberikan bantuan kembali berupa musola. Selama ini murid-murid dan guru salat berjamaah di teras yang menjadi tempat peresmian ini,” pungkasnya.
Adapun Gedung Baru TK Aisyiyah Sarilamak merupakan bantuan dari Kemendikdasmen melalui program revitalisasi pendidikan yang diresmikan secara bersamaan di Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
JAKARTA -- Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional berkumpul di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, (9/4/2026), berbagi gagasan untuk optimalisasi potensi zakat di Indonesia. Penghimpunan tidak sekadar angka, tapi bagaimana penyaluran program mampu memberikan dampak bagi penerima manfaat. Riset menjadi kunci bagaimana angka bisa memberi makna pada kesejahteraan masyarakat.
Para pegiat filantropi tercengang, pasalnya berdasarkan riset, potensi zakat di Indonesia hampir menyentuh Rp 1000 triliun. Data ini perlu dicermati kembali, mengingat peneliti baik dari akademisi, BPS, BI dan Bappenas memiliki data berbeda-beda, yang pasti potensi zakat tersebut mendorong pelaku filantropi untuk saling bersinergi.
Hal ini terungkap dari acara Silaturahmi Halal Bihalal yang diselenggarakan Lazismu, Baznas dan Kementerian Agama yang menghadirkan lembaga amil zakat nasional di Aula Masjid At-Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tema Fundraising 1447 H Bersama Gerakan Zakat Menguatkan Indonesia.
Pimpinan Baznas Republik Indonesia, Rizaludin Kurniawan mengatakan, saat ini banyak sekali kita dapatkan informasi dan sering kali disampaikan pemerintah baik oleh BPS, Bappenas dan lainnya tentang berapa potensi zakat nasional. “Jika ada sensus riil potensi dana zakat bisa di survei dan biayanya senilai Rp 20 miliar,” ujarnya.
Terakhir informasi dari Bapak Menteri, kata Rizal, hampir Rp 1000 triliun. Poinnya apa, potensinya besar dan perhatian global tertuju ke Indonesia serta menjadi rujukan dalam iklim pengelolaan zakat.
“Semua potensi itu tidak sekadar angka tapi bagaimana strateginya dan teknis program serta sumber daya amilnya,” terang Rizal. Harusnya ada total potensi dan ada potensi yang diraih dan potensi mininum yang bisa dicapai.
Merespons hal itu, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hilman Latief, menuturkan bahwa inilah pentingnya mencatat potensi zakat di tanah air. “Berdasarkan riset saya di tahun 2017, waktu itu di Muhammadiyah potensinya hampir Rp 470 miliar, saat itu dan itu dulu Lazismu baru menghimpun sebesar Rp 70 miliar,” ungkap peneliti dan pegiat filantropi ini.
Uniknya, sambung Hilman, proyeksi riset itu menarik dan baru bisa tercapai di tahun 2022. Pada sisi lain, saya pribadi ingin ingatkan juga bahwa justeru perhatian pentingnya pada bagaimana distribusinya. Sebagai peneliti dan pegiat filantropi, rancangan besar (grand desain) capaian distribusinya seperti apa dan bagaimana serta apa saja. Bagaimana zakat mampu berkontribusi pada pembangunan dan SDGs.
Saya masih ingat Baznas pernah menerbitkan dokumen Fikih SDGs. Dokumen itu saya baca sebagai dokumen menarik. “Dulu kita ada dalil tentang zakat profesi. Meski tidak semua mempraktikannya, baru MUI dan Muhammadiyah serta lainnya yang menerapkan.
Maksud saya, bagaimana Fikih SDGs itu dimaknai dan saat ini belum saya temukan menjadi suatu strategi yang ada dampaknya. Rancangan besar kemaslahatannya seperti apa? “Kita baru dapat angka secara umum, dampaknya belum dirumuskan menjadi temuan kontribusi,” pesan Hilman menggaris bawahi.
Hal ini harus diseriusi dan proses distribusinya bagaimana. Saya belum menemukan dampak. Ini yang selanjutnya bisa dikaji dan dibaca secara internasional. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut dan lebih berdampak.
Belajar Filantropi dari Muhammadiyah
Menarik apa yang disampaikan Rizaludin Kurniawan dan Hilman Latief tentang potensi zakat dan dampak pendistribusiannya. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Waryono Abdul Ghofur, mengungkapkan untuk mencapai semua itu, kita harus bersinergi bersama.
“Kita harus belajar dari Muhammadiyah. Terutama terkait filantropi yang sejak berdirinya sudah melakukan hal itu untuk memberikan nilai manfaat kepada masyarakat.” tandasnya.
Mengenai kekuatan potensi zakat di Indonesia, memang belum menjadi berita menarik dan besar di dunia. Kapan orang lain akan melihat kita. Karena itu, mari kita sama-sama merumuskan undang-undang zakat yang adaptif dengan perubahan zaman.
Kami sangat menerima kritik dan masukan. Hilman Latief telah menekuni gagasan Mohammed Arkoun dalam kajian pemikiran Islam tentang korpus resmi terbuka dan korpus resmi tertutup. "Undang-undang zakat ini adalah korpus resmi terbuka. Berharap ada saran dan masukan secara terbuka dari semua lembaga amil zakat nasional untuk sama-sama kita rumuskan," tandasnya.
Perihal data tunggal sosial dan ekonomi nasional, lanjut Waryono, memang ada ketidaktepatan penyaluran dana sosial dan itu cukup tinggi. Ketika belajar dari Bappenas ketidaktepatan anggaran dana sosial itu Rp 70 triliun, ini dalam satu tahun. Waryono menilai, betapa pentingnya penggunaan data dan update serta validasi sehingga bukan data mati.
Sekali lagi terima kasih kepada semua lembaga amil zakat yang telah berkontribusi. Sinergi, saran dan masukan sangat berarti bahwa zakat ke depannya akan betul-betul menguatkan Indonesia, tutupnya.
[Kelembagaan dan Humas Lazismu Pusat]
